Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.43/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 23/PJ.43/1991

TAGGAL PENERBITAN

15 October 1991

OBJEK

PPh dan tata laksana impor sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dan hibah
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para importir, supplier dan kontraktor mengenai PPh Pasal 22 dan tata laksana impor sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah yang dibiayai dengan dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

  1. Sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1986, Pajak Penghasilan yang terhutang oleh kontraktor, konsultan dan pemasok atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka pelaksanaan proyek milik Pemerintah yang dibiayai dengan dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, ditanggung Pemerintah, dan oleh karenanya PPh Pasal 22 atas impor juga ditanggung Pemerintah.

  2. Terhadap pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek di maksud, berlaku sepenuhnya ketentuan tatalaksana impor sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 656/Kpb/IV/1985, Jo. 329/KMK.05/1985 dan No. 18/2/KEP/GBI, dengan ketentuan bahwa importir/Pemimpin Proyek yang bersangkutan dalam mengeluarkan barang menggunakan PIUD beserta asli LKP yang telah diberi tanda/cap :
    BANTUAN LUAR NEGERI oleh Bank Indonesia
    LUNAS/DITANGGUNG PEMERINTAH

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 36/PJ/2008

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal…

Peraturan Menteri Keuangan – 96/PMK.011/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.53/2002

Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 168/KMK.03/2002 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian untuk…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini