Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.43/2001

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 29/PJ.43/2001

TAGGAL PENERBITAN

26 July 2001

OBJEK

pengawasan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sbi
PERATURAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, untuk pengawasan lebih lanjut bersama ini disampaikan hal-hal sbb :

  1. Kepala Kantor Wilayah agar meminta data tentang penempatan deposito dan tabungan serta pemotongan PPh final pada masing-masing bank/cabang bank kepada Cabang/Perwakilan Bank Indonesia dimana Kantor wilayah berkedudukan dan menyalurkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

  2. Yang dimaksud dengan data tentang penempatan deposito dan tabungan serta pemotongan PPh final sebagaimana dimaksud di atas adalah laporan dari masing-masing bank/cabang bank kepada Cabang/Perwakilan Bank Indonesia tentang penempatan deposito dan tabungan serta pemotongan PPh final secara global (tidak terperinci atas masing-masing deposito/tabungan).

  3. Kantor Pelayanan Pajak agar melakukan analisa atas data pemotongan PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI tersebut, untuk dibandingkan dengan jumlah setoran PPh final masing-masing bank di wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

  4. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan, Kantor Pelayanan Pajak agar meminta penjelasan kepada bank/cabang bank yang bersangkutan tentang perbedaan dimaksud dengan tembusan kepada Cabang/Perwakilan Bank Indonesia darimana data tersebut diperoleh.

  5. Apabila bank/cabang bank tidak merespon permintaan tersebut, agar diberikan surat teguran dengan tembusan kepada Cabang/Perwakilan Bank Indonesia yang bersangkutan.

  6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib melaporkan tindak lanjut atas data Bank Indonesia tersebut kepada Kepala Kantor wilayah yang bersangkutan setiap triwulanan, paling lambat 20 hari setelah akhir triwulan, dengan tembusan kepada Direktur Pajak Penghasilan.

Demikian untuk diIaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.42/1999

Dalam rangka penggalian potensi penerimaan pajak khususnya dari transaksi pengalihan saham badan-badan usaha yang tidak dilakukan di Bursa yang dapat menghasilkan keuntungan modal (capital gain),…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 173/PJ./2006

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di bidang pemeriksaan pajak melalui Pemeriksaan Kantor; bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini