Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.51/2002

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 35/PJ.51/2002

TAGGAL PENERBITAN

10 July 2002

OBJEK

ralat surat edaran nomor se-10/pj.51/2002 tanggal 20 maret 2002 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Berhubung dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-155/PJ/2002 Tentang Saat Lain Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Pada Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari 2001, terdapat kekeliruan ketik pada angka 2 huruf b, dengan ini dilakukan ralat sebagai berikut:

Tertulis :

“b.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 644/KMK.04/1994 tentang Macam dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.04/1999.”

Seharusnya :

“b.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 644/KMK.04/1994 tentang Macam dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.04/1995.”

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada angka 2 huruf b tersebut telah dibetulkan.

Untuk memudahkan administrasi, dianjurkan agar pengarsipan surat ini disatukan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 tanggal 20 Maret 2002.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ.51/1996

Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 483/PP/XI/96 tanggal 4 November 1996 tentang permohonan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku yang dipesan oleh Proyek Penyediaan Buku Bacaan…

Keputusan Menteri Keuangan – 106/KMK.03/2004

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003, terdapat penambahan beberapa unit Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan…