Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, ditegaskan bahwa pada prinsipnya reorganisasi menyangkut pemecahan beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil), kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan pemekaran serta relokasi Kantor Penyuluhan Pajak di beberapa wilayah.
Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut :
- Bagi Kanwil IV, V, VI, VII, dan IX DJP yang dipecah diminta segera :
- Melaksanakan Pemecahan administrasi Kanwil dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-462/PJ/2000 tanggal 24 Oktober 2000 (Seri Reorg – 2) terutama yang menyangkut administrasi Pemeriksaan, berkas keberatan, dan lain-lain yang harus diselesaikan paling lambat akhir Agustus 2001;
- Membuat usulan menyangkut gedung serta sarana dan prasarana lainnya, pembiayaan dan kebutuhan pegawai dan harus disampaikan serta diterima di Kantor Pusat DJP paling lambat akhir Agustus 2001.
-
Bagi KPP dan KPPBB yang dipecah agar segera menyelesaikan persiapan pelaksanaan reorganisasi berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Seri Reorg 1 sampai dengan Seri Reorg 6 paling lambat akhir bulan Agustus 2001.
-
KPP dan KPPBB lama bertanggung jawab menyelesaikan proses pelayanan dan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan batas waktu penyelesaian/daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2001, dengan tetap memperhatikan ketentuan jangka waktu dalam Surat Edaran yang ada sesuai dengan masalahnya.
- Bagi KPP yang jumlah Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan di bawah wewenangnya bertambah atau kedudukannya direlokasi, di minta untuk :
- menginventarisasi gedung eks Kantor Penyuluhan Pajak yang masih layak untuk digunakan atau yang memerlukan biaya renovasi yang relatif rendah;
- Mengusulkan biaya renovasi, sarana dan prasarana, serta kebutuhan pegawai, dan sudah harus diterima kantor Pusat DJP paling lambat akhir bulan Agustus 2001.
-
Mengingat Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, (Karikpa) tidak diintegrasikan dengan KPP, maka Karikpa tidak perlu melaksanakan pemecahan administrasi sebagaimana diatur dalam butir I : A, B, C, D SE-462/PJ/2000 (Seri Reorg – 2), kecuali Karikpa Karawang masih tetap melaksanakan pemisahan berkas KPP Purwakarta yang telah menjadi wewenang Karikpa Bandung Dua.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO