Peraturan Pajak



  • pengadilan pajak
  • perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
  • perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
  • perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
  • perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
  • perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
  • perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  • penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1997 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi undang-undang
  • bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  • badan penyelesaian sengketa pajak
  • pajak daerah dan retribusi daerah
  • penagihan pajak dengan surat paksa
  • penerimaan negara bukan pajak
  • dokumen perusahaan
  • kepabeanan
  • cukai
  • perseroan terbatas
  • perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991
  • perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
  • perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan