Peraturan Pajak



  • pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
  • pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah
  • pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan
  • pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharan negara
  • jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada departemen kehutanan
  • tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007
  • perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia
  • penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
  • perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja
  • jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen sosial
  • kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun
  • kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan
  • kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam
  • pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan bencana alam di provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara
  • perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
  • perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 75 tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia
  • perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategisyang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
  • jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada sekretariat konsil kedokteran indonesia, departemen kesehatan
  • fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu presiden republik indonesia
  • pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharan negara