Kewajiban Lapor SPT Tahunan 2021
SPT Tahunan adalah kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan tiap tahun. Untuk SPT Tahunan 2021, kapan tenggat waktunya bagi wajib pajak orang pribadi dan badan?
Untuk tahun 2021, batas penyampaian SPT Tahunan orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2021. Sementara untuk wajib pajak badan, deadline SPT 2020 jatuh pada 30 April 2022.
Artinya, Anda masih punya banyak waktu untuk menyiapkan semua dokumen yang perlu dicantumkan saat pelaporan SPT Tahunan 2021.
Namun, sudahkah Anda mengetahui hal penting apa saja yang perlu diperhatikan saat melaporkan SPT Tahunan? Ingin tahu apa saja dokumen yang dimaksud? Yuk simak pembahasannya di bawah ini.
Jenis Formulir SPT Tahunan
Formulir SPT adalah dokumen yang wajib kita isi saat ingin melaporkan pajak. Ada tiga jenis formulir SPT Tahunan 2020 yang dibedakan berdasarkan status kepegawaian, sumber pendapatan, dan jumlah pendapatan dalam setahun. Berikut ini ulasannya:
- Formulir 1770 SS untuk pegawai dengan total penghasilan kurang dari Rp60.000.000 per tahun. Dalam formulir tersebut terdapat beberapa kolom yang harus diisi seperti kolom identitas pribadi, pajak penghasilan, daftar harta dan kewajiban, pernyataan, dan lampiran tambahan misalnya bukti potong pajak atau laporan amnesti pajak lengkap.
- Formulir 1770 S dan lampirannya. Formulir ini diperuntukkan bagi pegawai yang memiliki penghasilan lebih dari Rp60.000.000. Bagian yang harus diisi pada formulir SPT ini meliputi identitas, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, dan pernyataan. Adapun lampiran tambahan yang harus disertakan oleh wajib pajak pengguna formulir 1770 S terdiri dari: bukti potong pajak, surat kuasa, lampiran zakat, dan lembar perhitungan.
- Formulir 1770. Formulir ini khusus untuk pemilik badan atau pegawai dengan sumber pendapatan lain. Kolom yang harus diisi kurang lebih sama dengan formulir 1770 S. Hanya saja, pemilik badan wajib menyerahkan lampiran tambahan rekapitulasi laporan keuangan/peredaran bruto pemilik usaha.
Aset yang Harus Dilaporkan
Berdasarkan Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2017, ada beberapa komponen harta yang wajib dicantumkan wajib pajak dalam SPT Tahunan, yakni:
- Harta pada laporan SPT Tahunan sebelumnya
Harta yang tahun sebelumnya sudah dilaporkan harus dicantumkan kembali pada SPT Tahunan 2020. Namun, jika harta tersebut sudah dijual, Anda tidak perlu lagi mencantumkannya di SPT.
- Aset alat transportasi
Alat transportasi yang menjadi hak milik Anda atau badan juga harus dicantumkan dalam SPT, baik itu sepeda motor, mobil, kapal pesiar, helikopter, dan sebagainya.
- Kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada poin ini dapat berupa tabungan, uang tunai, reksa dana, deposito, giro, serta instrumen investasi lain.
- Harta tidak bergerak
Barang elektronik, furnitur berharga, atau benda koleksi bernilai tinggi dapat dikategorikan sebagai harta tidak bergerak yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan.
- Perhiasan
Barang koleksi atau investasi yang termasuk perhiasan bernilai tinggi seperti logam mulia, berlian, intan, dan batu mulia lain.
- Tanah dan bangunan
Tanah bangunan tempat tinggal, tempat bisnis seperti toko, pabrik, gudang, ruko, atau rumah kontrakan.
Prosedur Pelaporan SPT Tahunan 2021
Anda memiliki beberapa opsi untuk melaporkan SPT Tahunan 2021. Beberapa di antaranya adalah:
- Melaporkan langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Anda dapat langsung mendatangi KPP di wilayah domisili. Di sana Anda akan diberikan formulir, nomor antrean loket, serta bukti penyerahan berkas oleh petugas. Pastikan Anda membawa berkas yang dibutuhkan, seperti NPWP, serta lampiran tambahan sesuai persyaratan.
- e-Filing
e-Filing merupakan aplikasi lapor pajak online yang diluncurkan Ditjen Pajak untuk memudahkan wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya. Dengan e-Filing, wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dari mana saja dan kapan saja.
Anda dapat mengakses layanan ini kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet yang stabil. Wajib Pajak hanya perlu login di situs DJP Online. Sebelumnya, pastikan Anda sudah memiliki Electronic Filing Identification Number (e-FIN) yang bisa didapatkan di KPP terdekat.
Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan 2021
Menyampaikan SPT Tahunan adalah kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karenannya, terdapat sanksi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan.
Adapun sanksi bagi keterlambatan pelaporan SPT di antaranya:
- Denda Rp100.000 bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh 21.
- Denda Rp1.000.000 bagi badan/perusahaan yang terlambat melaporkan SPT Tahunan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22.
- Denda Rp500.000 sebagai sanksi administratif keterlambatan penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Denda Rp100.000 untuk keterlambatan Surat Pemberitahuan Masa Lainnya.
Aturan Pengecualian
Aturan sanksi pajak memiliki sejumlah pengecualian. Mereka yang dikecualikan dari sanksi adalah:
- Wajib pajak yang sudah meninggal dunia.
- Menjadi korban bencana alam.
- Warga Negara Asing yang sudah tidak tinggal di Indonesia.
- Orang yang sudah tidak bekerja atau tidak lagi memiliki usaha dibebaskan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan.
Setelah membaca dan memahami artikel ini, tentunya Anda tidak lagi bingung dan kesulitan untuk melaporkan SPT Tahunan 2022. Jadi, pastikan untuk selalu melaporkan pajak Anda tepat waktu, ya.
e-Filing Melalui OnlinePajak
Selain melalui situs Ditjen Pajak, Anda pun dapat melakukan e-Filing melalui penyedia aplikasi yang menjadi mitra resmi DJP. Salah satu penyedia jasa e-Filing yang resmi adalah aplikasi OnlinePajak.
Selain fitur e-Filing, OnlinePajak juga menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pekerjaan wajib pajak di antaranya kalkulator pajak, e-Billing dan PajakPay serta faktur pajak elekronik. Daftar sekarang untuk memulai.
Referensi
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021