Menimbang :
bahwa dalam rangka menjamin pengadaan, kelancaran penyaluran dan perhitungan subsidi pupuk KCl impor bersubsidi, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Harga Pembelian Pemerintah atas pupuk KCl impor bersubsidi untuk Sub Sektor Tanaman Pangan.
Mengingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 812/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 579/KMK.04/1996 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
Memperhatikan :
Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Ekuin Mengenai Upaya Peningkatan Produksi Pertanian tanggal 17 Juni 1998.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH ATAS PUPUK KCL IMPOR BERSUBSIDI SAMPAI DENGAN TERSUSUN RAPI DI GUDANG LINI II PT PUSRI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.
| PERTAMA | : | Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di lini II atas pupuk KCl impor bersubsidi ditetapkan sebesar Rp1.434.450,00 (Satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per ton pupuk kantong untuk pupuk sebanyak 60.000 ton di gudang PT Pusri per tanggal 1 Juli 1998. | |
| KEDUA | : | (1) | HPP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). |
| (2) | PPN atas penjualan pupuk KCl impor ke Sub Sektor Tanaman Pangan ditanggung oleh Pemerintah. | ||
| (3) | PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhutang sejak Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan bukti pungutan dan penyetoran PPN. | ||
| KETIGA | : | Tata Cara pembayaran pupuk KCl impor bersubsidi sampai dengan tersusun rapi di gudang lini II PT Pusri kebutuhan MT 1998 dan MT 1998/1999 adalah sebagai berikut : | |
| (1) | Pembayaran subsidi pupuk dilakukan dengan cara :
|
||
| (2) | Tagihan pembayaran subsidi dari distributor (Unit Pemasaran PT Pusri) kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan oleh distributor (Unit Pemasaran PT Pusri), dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
|
||
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN
ttd
BAMBANG SUBIANTO