Syarat Pengajuan Surat Keterangan PP 23: Perhatikan Hal-Hal Ini!
Tahukah Anda bahwa Surat Keterangan PP 23 erat kaitannya dengan UMKM dan tarif pajaknya. Tarif yang dimaksud terbilang istimewa karena lebih rendah dari tarif PPh Badan yang berlaku secara umum. Bagaimana bisa? Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel berikut!
Jurnal PPh Pasal 23: Ketentuan Pencatatan & Contoh Perhitungannya
Jurnal PPh 23 merupakan pencatatan jurnal akuntansi atas potongan pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) yang diterima oleh wajib pajak pemberi jasa. Pembuatan jurnal PPh 23 membantu perusahaan dalam mencatat aktivitas transaksi dan perpajakan agar dapat terhindar dari kesalahan penghitungan pada saat pelaporan SPT PPh Badan.
Kenali Definisi & Jenis-Jenis Komoditas Impor Indonesia Ini!
Komoditas impor adalah barang yang diperdagangkan atau dibeli di luar negeri. Ada beberapa kategori komoditas impor Indonesia, di antaranya barang konsumsi, bahan baku penolong, barang modal, hingga komoditi non-migas. Atas impor yang dilakukan untuk komoditi-komiditi tersebut, akan dikenakan pajak impor yang terdiri dari PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM.
Pajak Elektronik: Cara Bayar Pajak Secara Online
Pajak elektornik atau surat setoran elektronik (SSE) merupakan sistem bayar pajak online yang diperkenalkan oleh DJP dan diterapkan sejak Juli 2016 silam. Sebelum penggunaan e-Billing DJP Online, wajib pajak dapat membuat id billing untuk jenis pajak yang akan dibayarkan melalui kanal SSE. Sistem ini diyakini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk bayar pajak secara online.
Tax Planning: Panduan Perencanaan Pajak Legal untuk Bisnis dan UMKM
Tax planning merupakan hal penting yang perlu dilakukan perusahaan karena bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat terjauh dari risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan meminimalisir utang pajak yang tak terduga.
PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)
PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM, tarif PPh Final yang dikenakan adalah 0,5% dari total omzet penjualan dalam 1 bulan.
Cara Pengisian SPT dari 2 Perusahaan, Lihat Panduannya di Sini!
Cara Pengisian SPT dari 2 Perusahaan sering dibingungkan oleh banyak wajib pajak pribadi yang ingin melaporkan pajak penghasilan tahunannya dari dua perusahaan. Yuk, kita simak rangkuman OnlinePajak tentang cara pengisian SPT (pribadi) dari 2 perusahaan!
Jaminan Pensiun: Lihat Dasar Hukum & Cara Hitungnya di Sini!
Jaminan pensiun merupakan program yang dirancang menjamin dan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya. Program inii memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiunan, mengalami caca total, dan meninggal dunia. Selengkapnya, bisa Anda baca dalam artikel berikut ini!
e-SPT PPh 21: Dapatkan Aplikasi & Tutorial Penggunaannya di Sini
e-SPT PPh 21 adalah aplikasi untuk memudahkan pembuatan & pelaporan SPT atas PPh 21 secara elektronik. Download & simak tutorial eSPT PPH 21 Di SINI!
SKB Pajak: Pengertian, Jenis & Syarat Memperolehnya
SKB pajak adalah surat keterangan bebas pajak, salah satu jenis dokumen pajak yang dapat membebaskan wajib pajak penerima penghasilan dari potongan pajak. Fasilitas surat ini diberikan oleh pemerintah pada saat kebijakan tax amnesty berlangsung. Untuk mendapatkan fasilitas SKB pajak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi wajib pajak, salah satunya telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan.
PPh Badan: Kupas Tuntas Cara Hitung Pajak Penghasilan Badan
Setiap badan usaha yang berdiri di Indonesia merupakan subjek pajak dan harus melaporkan pajak penghasilannya pada awal tahun masa pajak periode berikutnya. Ini merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur sejak zaman reformasi. Tarif pajak penghasilan badan beserta penghitungannya diatur sedemikian rupa melalui undang-undang yang berlaku. Pada saat itu, penghitungan tarif PPh badan diatur dalam Undang-Undang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harrmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Restitusi PPN bagi Turis Asing di Indonesia
Turis asing dapat mengajukan restitusi PPN pada saat melakukan pembelian barang kena pajak (BKP) saat berada di Indonesia. Fasilitas pajak ini diharapkan dapat meningkatkan minat turis asing untuk berbelanja ketika sedang melancong ke Tanah Air. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan pada saat akan mengajukan restitusi PPN, salah satunya turis asing bukanlah seorang WNI. Selain itu, turis asing harus meminta faktur khusus pada toko agar dapat mengajukan permintaan restitusi PPN.