Rekonsiliasi PPN: Sebab Terjadinya dan Cara Melakukannya

Rekonsiliasi PPN merupakan proses atau aktivitas penting yang perlu dilakukan perusahaan. Sebab, kegiatan rekonsiliasi PPN ini berkaitan erat dengan pengakuan pendapatan SPT 1771. Rekonsiliasi PPN ini dilakukan dengan melakukan pencocokan data pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Perusahaan. Adanya perbedaan data dapat timbul karena karateristik transaksi atau adanya perubahan peraturan dalam 1 tahun masa pajak yang berjalan.
Sekilas Tentang PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21)

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selengkapnya, baca dalam artikel berikut ini!
PPh Pasal 21 : Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak PPh Pasal 21 terbagi dalam 6 kategori yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Saat ini, perhitungan PPh pasal 21 dan pelaporannya bisa dilakukan secara otomatis melalui OnlinePajak. Di bawah ini adalah semua hal mengenai PPh 21 yang sebaiknya Anda ketahui.
Software Slip Gaji Online dan Tips Memilihnya

Penggunaan software slip gaji memudahkan perusahaan dalam mengelola penggajian karyawannya karena umumnya dalam aplikasi tersebut, pengguna dapat menghitung gaji, membuat slip gaji, hingga mengirimkannya ke tiap karyawan. Pada software tertentu, dapat menghitung gaji hingga membayar dan melaporkan PPh 21, pajak penghasilan yang merupakan komponen pengurang dalam gaji.
Surat Rujukan BPJS: Pahami Syarat & Cara Mendapatkannya

Sistem rujukan BPJS adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Terdapat 3 tingkatan dalam sistem rujukan ini, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau lanjutan. Untuk mendapatkan rujukan pelayanan kesehatan, peserta harus menjalani sejumlah prosedur yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan.
Peraturan Mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Dalam dunia bisnis, tenaga kerja asing bukanlah suatu hal yang tabu. Pemanfaatan tenaga kerja asing merupakan hal yang lazim ditemukan asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di beberapa bidang tertentu, Indonesia masih membutuhkan peran tenaga kerja asing atau yang biasa dikenal dengan istilah TKA. Rata-rata TKA yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia berada di level tenaga profesional.
THR Karyawan Resign: Simak Ketentuan Pembayarannya di Sini!

Karyawan resign berhak mendapatkan THR jika melakukan pengunduran diri dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Hal ini diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun jika karyawan memutuskan untuk resign di luar kurun waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan, artinya tidak berhak mendapatkan THR dari perusahaan tersebut.
Pajak Parkir: Bedanya dengan PPN Jasa Pengelolaan Parkir dan Siapa yang Wajib Memungut

Jasa parkir, atau secara spesifik adalah jasa penyediaan lahan parkir, merupakan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pengenaan pajaknya diatur oleh tiap-tiap daerah. Namun, jasa pengelolaan parkir merupakan bagian dari pajak pusat sehingga atas jasa tersebut dikenakan PPN dengan tarif yang berlaku, yaitu 11%.
Serba-Serbi Pajak Penjualan Saham, Komponen dan Penghitungan Pajak Penjualan Saham

Meski sejatinya saham bukanlah barang yang termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan berarti seluruh proses transaksi saham tidak mengenal pajak penjualan saham. Sebab, pada kenyataannya terdapat jasa dalam mata rantai penjualan saham yang masuk sebagai objek PPN. Untuk lebih jelasnya, baca ulasan di bawah ini.
Pajak Leasing: PPN atas Transaksi Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha atau leasing dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun dalam penerapannya, tidak semua jenis leasing dikenakan pungutan PPN. Dalam transaksi leasing, ada dua jenis leasing menurut PSAK 30, yaitu transaksi sewa operasional tanpa hak opsi dan sewa pembiayaan dengan hak opsi. Dari kedua jenis leasing, hanya transaksi sewa pembiayaan dengan hak opsi yang dikenakan pungutan PPN.
Begini Faktur Pajak Emas Perhiasan yang Perlu Anda Ketahui

Pajak emas perhiasan memiliki metode penghitungan yang berbeda ketimbang Barang Kena Pajak lain. Ketahui dasar penghitungan pajak emas perhiasan dalam artikel berikut ini.
Kenali Faktur Pajak Uang Muka hingga Dasar Hukum dan Elemennya

Faktur pajak uang muka merupakan bukti pungutan pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak/ jasa kena pajak yang diserahkan di awal saat pembayaran uang muka oleh Pengusaha Kena Pajak. Uang muka sendiri dapat dipahami sebagai pembayaran kepada pihak lain yang belum memenuhi kewajiban. Uang muka juga sering dikenal untuk istilah pembayaran cicilan pertama kali yang diterima penjual. Pembayaran setelahnya kemudian biasa dikenal dengan istilah angsuran/ termin. Selain membahas mengenai faktur pajak uang muka, kami juga akan memberikan gambaran sedikit mengenai perbedaan faktur pajak uang muka dan faktur pajak termin.