PPN Pemakaian Sendiri & PPN Pemberian Cuma-Cuma

PPN pemakaian sendiri dan PPN pemberian cuma-cuma merupakan dua istilah perlakuan PPN yang berbeda. PPN pemakaian sendiri adalah PPN yang dikenakan pada BKP/JKP untuk kepentingan PKP yang menjadi produsen BKP/JKP tersebut. Sedangkan PPN pemberian cuam-cuma adalah perlakuan PPN terhadap pemberian yang diberikan tanpa pembayaran.
PPN Rokok: Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitungnya

PPN rokok telah diatur dalam peraturan PPN yang membahas hasil olahan tembakau. Untuk penyerahan hasil tebakau, berlaku tarif efektir sebesar 9,1%, dan berlaku sejak 1 Januari 2017. Simak penejlasan selengkapnya di artikel ini.
PPnBM Mobil Mewah: Dasar Hukum dan Tarifnya

PPnBM mobil mewah adalah pajak penjualan barang mewah yanng dikenakan pada mobil tertentu. Besaran tarif PPnBM ini ditentukan dengan spesifikasi pada tiap-tiap mobil, mulai dari 10% hingga 125%.
Ragam Cara Membuat Faktur Penjualan

Pembuatan faktur penjualan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara manual, menggunakan Excel, dan menggunakan software akuntansi. Selain itu, PKP juga dapat membuat faktur penjualan dengan menggunakan aplikasi bisnis seperti OnlinePajak. Karena tidak hanya membuat faktur penjualan, PKP juga dapat mengelola dokumen hingga mengirimkannya langsung ke lawan transaksi.
NPWP Bagi Wajib Pajak Badan

Badan usaha merupakan wajib pajak di Indonesia. Maka, sudah menjadi kewajiban setiap badan usaha untuk memiliki NPWP Badan. Sebab tidak hanya berfungsi sebagai nomor identitas wajib pajak, NPWP juga berguna untuk beberapa prosedur lainnya, seperti membuka rekening koran, pengajuan kredit modal di bank, hingga sebagai salah satu syarat perizinan pendirian badan usaha.
QR Code dan Fungsinya dalam e-Faktur

QR Code merupakan sebuah kode 2 dimensi yang menyimpan banyak informasi. Awalnya ditemukan dan dipakai dalam industri otomotif, kini penggunaannya meluas hingga ke aspek perpajakan. Wajib pajak dapat menemukan QR Code dalam lembaran faktur pajak atau e-Faktur. Fungsi QR Code dalam e-Faktur adalah untuk menyimpan informasi alamat website sebagai validasi data faktur.
Seluk-Beluk Restitusi PPN

Restitusi PPN merupakan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh negara kepada PKP. Sejak April 2018, Pemerintah melalui DJP melakukan percepatan restitusi PPN dalam upaya memaksimalkan tugas pemeriksa pajak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi PKP untuk mendapatkan percepatan pengembalian pajak ini, salah satunya tepat waktu melaporkan SPT Masa PPN.
BPJS Ketenagakerjaan BPU: Kenali Peserta dan Besaran Iurannya

Selain didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerja, karyawan juga dapat mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Ini disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). Umumnya, mereka yang mendaftarkan diri ke layanan BPJS Ketenagakerjaan BPU merupakan karyawan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri.
PSAK 46 & Aturannya Terkait Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK 46 merupakan kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46. Pernyataan ini dikeluarkan secara resmi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Artikel ini akan membahas seputar PSAK 46, maka simak selengkapnya di sini!
Syarat Pengajuan Surat Keterangan PP 23: Perhatikan Hal-Hal Ini!

Tahukah Anda bahwa Surat Keterangan PP 23 erat kaitannya dengan UMKM dan tarif pajaknya. Tarif yang dimaksud terbilang istimewa karena lebih rendah dari tarif PPh Badan yang berlaku secara umum. Bagaimana bisa? Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel berikut!
Jurnal PPh Pasal 23: Ketentuan Pencatatan & Contoh Perhitungannya

Jurnal PPh 23 merupakan pencatatan jurnal akuntansi atas potongan pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) yang diterima oleh wajib pajak pemberi jasa. Pembuatan jurnal PPh 23 membantu perusahaan dalam mencatat aktivitas transaksi dan perpajakan agar dapat terhindar dari kesalahan penghitungan pada saat pelaporan SPT PPh Badan.
Kenali Definisi & Jenis-Jenis Komoditas Impor Indonesia Ini!

Komoditas impor adalah barang yang diperdagangkan atau dibeli di luar negeri. Ada beberapa kategori komoditas impor Indonesia, di antaranya barang konsumsi, bahan baku penolong, barang modal, hingga komoditi non-migas. Atas impor yang dilakukan untuk komoditi-komiditi tersebut, akan dikenakan pajak impor yang terdiri dari PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM.