Webinar SP2DK: Solusi Aman Perpajakan Bisnis Anda

Masih Bingung Soal SP2DK? Tenang, Anda tidak sendirian. Setelah suksesnya sesi pertama Webinar SP2DK di Era Digital, kini OnlinePajak kembali menghadirkan SP2DK: Solusi Praktis untuk Bisnis Aman, sebagai sesi kedua yang dirancang khusus bagi Anda yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya atau ingin memperdalam pemahaman seputar risiko pajak dan cara mengantisipasinya.
Webinar SP2DK di Era Digital: Antisipasi Risiko Pajak di Perusahaan

Apakah Anda pernah mendengar istilah SP2DK dan bertanya-tanya bagaimana dokumen ini bisa berdampak besar terhadap perusahaan Anda? Banyak perusahaan yang merasa terkejut, cemas, atau bahkan bingung saat menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, di era digital ini, pemahaman dan kesiapan menghadapi SP2DK bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
SP2DK: Surat Edaran Bagi yang Belum Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Tahukah Anda, Indonesia menganut sistem self assessment dalam memungut pajak. Artinya wajib pajak melakukan sendiri proses hitung, setor, dan lapor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem online yang disediakan. Dalam praktiknya, ada kalanya muncul dugaan jika wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajak sehingga diterbitkan SP2DK. Apakah surat yang dimaksud?
Dapat SP2DK? Jangan Panik, Ini Cara Menanggapinya

Wajib pajak mendapatkan SP2DK dari KPP? Jika terjadi seperti ini, jangan panik. Wajib pajak dapat membaca surat tersebut secara saksama, kemudian mengirimkan surat balasan kepada KPP tempat terdaftar untuk menanggapi perihal tersebut. Sebenarnya, apa itu SP2DK?
Data Validasi NPWP: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya

Di tengah pertumbuhan pesat ekonomi digital, kepercayaan dan transparansi menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi. Terutama dalam sektor e-commerce, kebutuhan akan sistem verifikasi identitas semakin mendesak. Salah satu mekanisme yang kini banyak diterapkan adalah data validasi NPWP. Proses ini tidak hanya mendukung kepatuhan pajak, tetapi juga berfungsi sebagai alat mitigasi risiko dan penguatan kredibilitas pelaku usaha.
Unduh e-Book Proactive Tax Risk Management untuk Lindungi Bisnis dari Risiko Pajak

Di tengah era digital dan pengawasan pajak berbasis data, risiko perpajakan bisa muncul tanpa peringatan. Dengan hadirnya Sistem Coretax 2025, Direktorat Jenderal Pajak mulai mengadopsi pendekatan berbasis data untuk membantu mendeteksi potensi ketidaksesuaian pelaporan secara lebih awal. E-book Proactive Tax Risk Management dirancang khusus untuk membantu Anda memahami bagaimana manajemen risiko pajak yang proaktif mampu mengamankan bisnis dari ancaman yang sering tidak disadari.
Eform dan e-Filing DJP Online, Apa Bedanya? Simak Penjelasannya di Sini

Saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan melalui DJP Online, terdapat beberapa metode yang tersedia untuk menyampaikannya, yaitu e-Form DJP Online dan e-Filing. Apa perbedaan dua layanan tersebut? Layanan mana yang direkomendasikan untuk lapor pajak badan? Simak pembahasannya di sini.
Kebijakan Tarif Trump, Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Pelaku Usaha Dalam Negeri

Kebijakan Tarif Trump menjadi perbincangan global karena memberikan dampak ekonomi pada seluruh negara, termasuk Indonesia. Sebagai antisipasi menghadapi perang tarif ini dan untuk melindungi ekonomi dalam negeri, Pemerintah berencana menerbitkan sejumlah insentif fiskal.
Apa Itu NPWP 16 Digit dan NITKU? Simak Penjelasan dan Cara Mendapatkannya di Sini

Apa itu NPWP 16 digit? Apa itu NITKU? Mengapa keduanya penting untuk badan usaha? Simak penjelasan mengenai NPWP 16 digit dan NITKU, serta cara mendapatkannya di artikel ini
Ini Cara Download dan Lapor SPT Badan di eForm DJP Online

Bagi badan usaha, pelaporan pajak tahunan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya adalah melalui e-Form DJP.
Jenis-Jenis Kredit Pajak Adalah dan Cara Menghitungnya dalam SPT Tahunan

Jenis-jenis kredit pajak adalah komponen penting dalam pelaporan SPT Tahunan Badan. Dengan mengetahu jenis kredit pajak, wajib pajak badan dapat menghitung pajak terutang dengan lebih akurat.
Baru Rilis, Ini Relaksasi Batas Waktu Setor & Lapor Pajak 2025

DJP baru saja menerbitkan keputusan resmi adanya relaksasi perpajakan, berupa penghapusan sanksi administrasi pajak dan perpanjangan batas waktu setor & lapor pajak di tahun 2025. Keputusan ini diterbitkan dalam KEP-67/PJ/2025 yang berlaku mulai 27 Februari 2025.