Otomatisasi: Buat ID Billing & Setor hanya 1 Klik dengan Aman
Bayar pajak kini bisa dilakukan secara otomatis. Di OnlinePajak yang merupakan platform berlisensi resmi, memiliki fitur bayar pajak yang aman dan otomatis. Prosesnya lebih nyaman dan efisien bagi pelaku bisnis baik kecil maupun besar. Artikel ini akan membahas lebih lanjut seputar bayar pajak dengan kartu kredit yang bisa dilakukan secara otomatis di OnlinePajak.
Sering Telat Bayar Pajak? Hindari dengan 3 Tips Ini!
Telat bayar pajak dapat meningkatkan risiko terkena sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Jangan sampai terlambat melaksanakan kepatuhan perpajakan, ada beberapa tips yang bisa dilakukan seperti menghitung pajak dengan lebih cepat, melakukan pembayaran pajak di aplikasi yang terintegrasi, serta buat pengingat pembayaran pajak.
Begini Cara Membayar Pajak Melalui ATM. Simak Tutorialnya!
Cara membayar pajak melalui ATM merupakan alternatif cara pembayaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan wajib pajak menuntaskan kewajiban perpajakannya. Artikel ini akan membahas tentang cara membayar pajak melalui ATM. Simak selengkapnya!
Dana Perimbangan DBH Pajak: Pengertian & Alokasinya
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Arikel ini akan membahas seputar dana perimabangan serta pengalokasiannya.
Manajemen Bisnis: Definisi, Fungsi & Komponennya
Manajemen bisnis adalah rangkaian proses di dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan hingga pengawasan. Tujuannya guna memaksumalkan hasil atau target yang telah disepakati perusahaan. Artikel ini akan membahas definisi hingga komponen dalam manajemen bisnis yang perlu Anda ketahui. Simak selengkapnya!
DJPB: Mengenal Fungsi dan Tugas Ditjen Perbendaharaan
DJPB adalah singkatan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Apa saja tugas dan lingkup kerja dari badan ini? Simak selengkapnya di artikel ini!
Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini
UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022.
SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan: Ini Panduan Pendaftarannya
Tahukah Anda bahwa kini perusahaan dapat mengelola laporan data kepersertaan BPJSTK dengan mengakses SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara online. Melalui sistem ini, Anda bisa mengelola data perusahaan, data tenaga kerja, data upah, serta penghitungan iuran secara akurat. Lalu, apa sebenarnya SIPP online BPJS Ketenagakerjaan? Bagaimana cara mengaksesnya? Simak selengkapnya dalam artikel berikut ini!
Jenis & Perkembangan Tren Aplikasi Mobile di Indonesia
Tren aplikasi mobile berkembang pesat di Indonesia. Banyaknya aplikasi yang mampu menunjang kegiatan sehari-hari manusia ini beriringan dengan teknologi yang semakin canggih. Anda bahkan bisa melakukan belanja online, bermain game online, hingga melakukan pembayaran pajak pun bisa secara online. Artikel ini akan mengupas seputar jenis & perkembangan tren aplikasi mobile di Indonesia. Simak selengkapnya!
BPJS Ketenagakerjaan BPU: Kenali Peserta dan Besaran Iurannya
Selain didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerja, karyawan juga dapat mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Ini disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). Umumnya, mereka yang mendaftarkan diri ke layanan BPJS Ketenagakerjaan BPU merupakan karyawan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri.
Jangan Khawatir! Ini Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan yang Sudah Non-Aktif
BPJS Kesehatan yang sudah non-aktif dapat diaktifkan kembali dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan membayar kembali iuran yang sebelumnya tertunggak dengan tambahan denda sebesar 5% karena telat membayar. Besaran denda dihitung dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.
Jurnal PPh Pasal 23: Ketentuan Pencatatan & Contoh Perhitungannya
Jurnal PPh 23 merupakan pencatatan jurnal akuntansi atas potongan pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) yang diterima oleh wajib pajak pemberi jasa. Pembuatan jurnal PPh 23 membantu perusahaan dalam mencatat aktivitas transaksi dan perpajakan agar dapat terhindar dari kesalahan penghitungan pada saat pelaporan SPT PPh Badan.