Bantuan UMKM: Ini Cara Daftar, Cek, dan Syaratnya!
Bantuan UMKM merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada pelaku UMKM. Bantuan ini disalurkan oleh pemerintah melalui 2 kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial. Sasaran dari bantuan ini adalah pelaku usaha mikro. Simak penjelasan lebih lengkapnya dalam artikel berikut ini.
Memahami Laporan Keuangan UMKM dan Jenis Pajaknya
Laporan keuangan UMKM merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dibuat dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan, tolak ukur pengambilan kebijakan jika ada hal-hal krusial yang terjadi di perusahaan, dan salah satu alat untuk mengurus perpajakan perusahaan itu sendiri. Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel ini!
PSAK 46 & Aturannya Terkait Akuntansi Pajak Penghasilan
PSAK 46 merupakan kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46. Pernyataan ini dikeluarkan secara resmi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Artikel ini akan membahas seputar PSAK 46, maka simak selengkapnya di sini!
5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya
Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di Tanah Air mencapai angka 60 juta. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.
Syarat Pengajuan Surat Keterangan PP 23: Perhatikan Hal-Hal Ini!
Tahukah Anda bahwa Surat Keterangan PP 23 erat kaitannya dengan UMKM dan tarif pajaknya. Tarif yang dimaksud terbilang istimewa karena lebih rendah dari tarif PPh Badan yang berlaku secara umum. Bagaimana bisa? Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel berikut!
Peran UMKM di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui
Dalam praktiknya terdapat 3 peran inti UMMK yang perlu dipahami terutama bagi Anda yang sedang merintis UMKM. Kebangkitan UMKM ini memang sejalan dengan perannya sebagai penopang perekonomian negara. Maka, mari intip peran apa saja yang wajib dikuasai UMKM di artikel berikut ini.
PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)
PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM, tarif PPh Final yang dikenakan adalah 0,5% dari total omzet penjualan dalam 1 bulan.
4 Aplikasi UMKM yang Mampu Mempermudah Manajemen Usaha Anda
Aplikasi UMKM dapat menjadi alat yang membantu mendukung jalannya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan penggunaan aplikasi yang tepat, pengusaha UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lancar serta mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan pengusaha UMKM, seperti aplikasi pinjaman modal, aplikasi manajemen media sosial, aplikasi komunikasi online, hingga aplikasi pengelolaan pajak usaha.
Kriteria UMKM & Pajaknya yang Perlu Anda Ketahui!
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan usaha bergerak dalam hal perdagangan dan aktivitas berwirausaha. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa kriteria yang menentukan jika suatu usaha tergolong dalam UMKM, seperti besaran omzet hingga pengenaan pajaknya.
Tax Amnesty Jilid 2? Ini Fakta-Fakta yang Patut Diketahui
Tax amnesty jilid 2 adalah suatu program penghapusan pajak dengan cara mengungkapkan harta dan memmbayarkan uang tebusan. Ini menjadi sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Program ini dijalankan selama 6 bulan, mulai dari Januari 2022 – Juni 2022.
PPh Badan: Kupas Tuntas Cara Hitung Pajak Penghasilan Badan
Setiap badan usaha yang berdiri di Indonesia merupakan subjek pajak dan harus melaporkan pajak penghasilannya pada awal tahun masa pajak periode berikutnya. Ini merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur sejak zaman reformasi. Tarif pajak penghasilan badan beserta penghitungannya diatur sedemikian rupa melalui undang-undang yang berlaku. Pada saat itu, penghitungan tarif PPh badan diatur dalam Undang-Undang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harrmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Serba-Serbi Pembaruan Terkait Pajak UMKM di PP-55/2022
PP-55/2022 telah diterbitkan dan mulai berlaku pada 20 Desember 2022 lalu. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dibahas beberapa poin penting seputar pajak UMKM. Apa saja? Simak selengkapnya di artikel berikut ini. Pajak UMKM dalam PP-55/2022 Dalam rangka memberikan kepastian hukum, penyederhanaan dan kemudahaan administrasi perpajakan, […]