eBilling Pajak: Buat Kode Billing pada SSE Pajak Online

Dian Puspa | 55084 views

Pengertian eBilling pajak

eBilling pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara. Sistem ini dikelola oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Sementara, Kode billing pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.

ebilling pajak

Saluran/Aplikasi eBilling Pajak yang Menjadi Mitra Resmi DJP

Selain oleh sistem billing DJP, yaitu aplikasi SSE pajak online, kode billing tersebut dapat dibuat melalui aplikasi-aplikasi resmi lainnya yang bermitra resmi dengan DJP. Contohnya:

  1. Aplikasi SSE pajak online yang dikelola oleh DJP
  2. Penyedia aplikasi yang menjadi mitra resmi DJP seperti aplikasi ebilling pajak OnlinePajak yang memiliki fitur pembuatan ID Billing hanya dengan 1 klik saja.
  3. Melalui Kring Pajak, yaitu di saluran telepon 1 500 200
  4. Penerbitan secara jabatan (official-service) oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar
  5. Melalui aplikasi WhatsApp dan SMS pada KPP domisili Anda
  6. Melalui layanan mandiri di kantor Pos atau bank persepsi melalui asistensi petugas bank atau kantor Pos

eBilling Pajak

Istilah eBilling Pajak

1. Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

2. Biller adalah unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Sistem Billing dan menerbitkan Kode Billing.

3. Sistem Billing adalah sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing Biller dalam rangka pengadministrasian sistem Penerimaan Negara secara elektronik.

4. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

5. Aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Aplikasi Billing DJP adalah bagian dari Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet.

6. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.

7. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/jaringan Bank Persepsi.

8. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

9. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.

10. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.

11. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

12. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

13. Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SSP PBB adalah surat setoran atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak ke Bank/Pos Persepsi.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

ebilling pajak

Kesimpulan

  • Ebilling pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik.
  • Agar bisa melakukan pembayaran pajak secara online, wajib pajak memerlukan kode billing pajak.
  • Selain oleh sistem billing DJP, yaitu aplikasi SSE pajak online, kode billing/id billing pajak dapat dibuat melalui aplikasi resmi seperti OnlinePajak.
  • Buat ID Billing Pajak di OnlinePajak hanya membutuhkan 1 klik dan jauh lebih praktis, karena hanya membutuhkan beberapa langkah saja.