Pengertian Pengadilan Pajak
Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan.
Keberadaan pengadilan pajak memang tidak banyak diketahui masyarakat. Padahal, lembaga ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 2002.
Seperti tersirat dalam pengertian pengadilan pajak di atas, lembaga ini didirkan dengan tujuan memberikan keadilan bagi penanganan pajak di Indonesia.
Lantas, apa hal yang dapat menimbulkan sengketa perpajakan? Salah satu contohnya adalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan pajak dan pelaksanaannya di lapangan. Nah, apa saja hal penting lainnya yang perlu Anda ketahui mengenai pengadilan pajak? Berikut adalah beberapa faktanya.
Lokasi Pengadilan Pajak di Indonesia
Pengadilan pajak memiliki kedudukan resmi di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Meski begitu, ketua pengadilan pajak bisa menentukan lokasi lain sebagai tempat pelaksanaan proses persidangan.
Sejauh ini, Yogyakarta dan Surabaya adalah dua kota di Pulau Jawa yang pernah menggelar persidangan perpajakan. Di Jakarta, alamat pengadilan pajak terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta Pusat.
Struktur Organisasi Pengadilan Pajak
Secara struktur, pengadilan pajak berada dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Otomatis, semua perangkat pengadilan dari mulai pembinaan, aset, anggaran, serta pengawasan dikelola oleh Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, pembinaan teknis pengadilan pajak dilakukan oleh MA yang membuatnya menjadi salah satu lembaga yudikatif di Indonesia, sementara di sisi lain, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dua sisi ini menjadikan pengadilan pajak menjadi pengadilan khusus. Susunan organisasinya terdiri dari pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris yang merangkap menjadi panitera.
Gugatan dalam Pengadilan Pajak
Ada dua jenis gugatan yang bisa diajukan di pengadilan pajak. Pertama, negara boleh melakukan tuntutan berupa penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, proses persidangan penagihan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya upaya peneguran dan peringatan.
Baca Juga: Memahami Proses Banding Pajak di Pengadilan Pajak
Mengikuti tahap peradilan, pengadilan berwenang untuk menyita dan melelang aset milik wajib pajak yang terbukti lalai dari kewajibannya.
Kedua, wajib pajak pun memiliki hak untuk melayangkan gugatan terhadap proses pajak yang dialaminya. Contoh kasusnya adalah penagihan pajak yang tidak sesuai atau adanya penyitaan asset tanpa ada peringatan terlebih dahulu.
Cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Pajak
Wajib pajak yang ingin mengajukan gugatan atas proses perpajakan harus melayangkan surat gugatan berbahasa Indonesia yang ditujukan kepada pengadilan pajak. Surat gugatan harus disertai dengan salinan keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung, serta surat kuasa bermaterai jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum.
Surat Gugatan bisa diwariskan kepada ahli waris jika dalam proses gugatan, penggugat meninggal dunia, pailit, atau perusahaan penggugat dilikuidasi.
Berikut ini tahapan dalam persidangan pengadilan pajak:
1. Penyampaian surat gugatan, surat uraian gugatan, dan surat bantahan antara wajib pajak dan yang digugat.
2. Persidangan dan penggugat bisa menjelaskan secara lisan serta memaparkan bukti yang terkait dengan sengketa pajak.
Dalam persidangan, penggugat diperbolehkan untuk menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria. Penggugat juga berhak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
Wewenang Pengadilan Pajak
Dalam lingkungan perpajakan, pengadilan pajak hanya memiliki satu tingkat yang berwenang meninjau dan menerbitkan putusan yang berkaitan dengan sengketa pajak.
Pengadilan pajak berwenang memeriksa dan memberikan putusan untuk proses banding yang diajukan tergugat. Selain itu, pengadilan pajak juga berhak menerima atau menolak saksi yang diajukan penggugat selama sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sudah menjadi hak wajib pajak untuk menuntut keadilan perlakuan pajak. Oleh karena itu, pengadilan pajak ada untuk menciptakan kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara Indonesia.