PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)
PPh Pasal 4 ayat 2 adalah jenis pajak yang pemotongannya bersifat final. Pajak penghasilan ini dapat dikenakan pada wajib pajak pribadi maupun badan usaha, dengan tarif-tarif yang beragam sesuai dengan objek pajak.
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final Terbaru
Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final terbaru untuk masing-masing objek pajaknya bervariasi dan bersifat final. Karena bersifat final, pemotongan pajak ini tidak dapat dikreditkan.
Cara Membayar Pajak UKM 0,5% di OnlinePajak
Kini pelaku UKM bisa membayar pajak UKM dengan tarif 0,5% dari sebelumnya 1%. Berikut Cara Membayar Pajak UKM dengan tarif 0,5% melaui OnlinePajak
Berapa Tarif Pajak UMKM Tahun 2022? Cari Tahu di Sini!
Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM.
IKM: Definisi, Dasar Hukum, dan Strategi Pengembangannya di Indonesia
Definisi IKM dan UKM Pernahkan Anda mendengar istilah Industri Kecil Menengah atau Usaha Kecil Menengah? Dua istilah ini merupakan hal yang bersinggungan satu sama lain. Namun apakah Anda benar-benar telah memahami letak perbedaan keduanya? Yuk simak lebih lanjut mengenai IKM dan UKM dalam artikel ini. Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah […]
Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini
UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022.
Mengenal Reseller & Dropship serta Ketentuan Perpajakannya
Reseller dan dropship merupakan bagian dari sistem penjualan yang ada di Indonesia. Reseller merupakan orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier ke konsumen, sedangkan dropship adalah kegiayan menjual produk dari supplier kepada konsumen. Keduanya merupakan subjek pajak sehingga patut dikenakan pajak, seperti PPN atau PPh Final 0,5%.
Memahami Laporan Keuangan UMKM dan Jenis Pajaknya
Laporan keuangan UMKM merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dibuat dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan, tolak ukur pengambilan kebijakan jika ada hal-hal krusial yang terjadi di perusahaan, dan salah satu alat untuk mengurus perpajakan perusahaan itu sendiri. Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel ini!
PSAK 46 & Aturannya Terkait Akuntansi Pajak Penghasilan
PSAK 46 merupakan kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46. Pernyataan ini dikeluarkan secara resmi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Artikel ini akan membahas seputar PSAK 46, maka simak selengkapnya di sini!
5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya
Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di Tanah Air mencapai angka 60 juta. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.
Peran UMKM di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui
Dalam praktiknya terdapat 3 peran inti UMMK yang perlu dipahami terutama bagi Anda yang sedang merintis UMKM. Kebangkitan UMKM ini memang sejalan dengan perannya sebagai penopang perekonomian negara. Maka, mari intip peran apa saja yang wajib dikuasai UMKM di artikel berikut ini.
Tax Planning: Panduan Perencanaan Pajak Legal untuk Bisnis dan UMKM
Tax planning merupakan hal penting yang perlu dilakukan perusahaan karena bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat terjauh dari risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan meminimalisir utang pajak yang tak terduga.