Pajak Leasing: PPN atas Transaksi Sewa Guna Usaha

Pajak Leasing: PPN atas Transaksi Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha atau leasing dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun dalam penerapannya, tidak semua jenis leasing dikenakan pungutan PPN. Dalam transaksi leasing, ada dua jenis leasing menurut PSAK 30, yaitu transaksi sewa operasional tanpa hak opsi dan sewa pembiayaan dengan hak opsi. Dari kedua jenis leasing, hanya transaksi sewa pembiayaan dengan hak opsi yang dikenakan pungutan PPN.

Pajak e-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace

Pajak e-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace

Pajak e-Commerce belakangan menjadi perbincangan. Hal tersebut karena transaksi e-commerce dikenal sebagai bentuk transaksi yang tidak mengenal batas negara dan memudahkan masyarakat. Dalam suatu marketplace, biasanya terdiri dari berbagai macam toko yang asalnya bisa dari berbagai pelosok negara. Di era digital, banyak orang yang beralih berbelanja dari toko offline ke toko-toko online, sehingga transaksi e-commerce semakin meningkat.

Pajak Sepeda: Wacana, Sejarah & Pajak yang Sedang Berlaku

Sepeda merupakan salah satu alat kendaraan roda dua yang cukup sering digunakan untuk kegiatan berolahraga. Pembelian sepeda umumnya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan tarif yang berlaku, yaitu 11%. Namun jika seseorang melakukan pembelian secara impor, akan dikenakan bea masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PPN atas Royalti: Pengertian, Dasar Hukum dan Pelaporan

Royalti merupakan salah satu barang kena pajak (BKP) tidak berwujud yang penyerahan atau atas impornya dikenakan pungutan PPN. Perlakuan PPN atas royalti ini dibedakan ketika penyerahannya dilakukan dari dalam daerah pabean dan dari luar daerah pabean. Tarif PPN atas royalti ini mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu 11%. Sedangkan untuk pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, saat terutangnya pajak.

PPN Atas Barang Sample: Perlakuan Perpajakan dan Pencatatan Akuntansinya

PPN Atas Barang Sample: Perlakuan Perpajakan dan Pencatatan Akuntansinya

Penyerahan barang sample yang bersifat cuma-cuma tetap dikenakan PPN, dengan kode faktur pajak 040. Pembuatan faktur pajak atas penyerahan barang sample umumnya sama dengan faktur pajak biasa, namun yang membedakan adalah pada saat pengisian informasi penerima atau lawan transaksi. Pengusaha kena pajak (PKP) selaku pemberi barang sample dapat mengisi kolom penerima dengan identitasnya sendiri karena tidak ada lawan transaksi. Sedangkan pada saat pencatatan di akuntansi perpajakan, PPN tercatat sebagai PPN keluaran.  

PPN Singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai: Tarif dan Cara Hitung

Istilah Perpajakan yang Berkaitan dengan PPN

Dalam perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN), ada berbagai istilah yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Mulai dari pengusaha kena pajak (PKP), barang kena pajak (BKP), jasa kena pajak (JKP), dasar pengenaan pajak (DPP), dan sebagainya. Istilah-istilah ini kerap muncul dalam undang-undang, peraturan, hingga dokumen transaksi. 

Macam-Macam Jasa Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas PPN Dibebaskan

Macam-Macam Jasa Kena Pajak yang Mendapat Fasilitas PPN Dibebaskan

Pada praktik pungutan PPN, terdapat salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah pada objek pajak tertentu yang dinamakan fasilitas PPN dibebaskan. Ini adalah fasilitas yang mana suatu objek pajak dibebaskan dari pengenaan PPN. Daftar objek yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, meliputi barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Namun agar suatu objek pajak mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN: Konser Musik

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN: Konser Musik

Pada praktik transaksi penyerahan jasa kena pajak (JKP), terdapat jasa yang tidak dikenakan pungutan PPN. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan suatu jasa tidak dikenakan PPN, dan salah satunya adalah pertimbangan ekonomi yang mana jasa tersebut sudah dikenakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah konser musik yang termasuk ke dalam jenis jasa hiburan dalam ketentuan peraturan yang berlaku. 

PPN Ditanggung Pemerintah: Perlakuan PPN Khusus Atas BKP

PPN Ditanggung Pemerintah: Perlakuan PPN Khusus Atas BKP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan minyak Goreng Sawit Curah di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 menjadi acuan atas perlakuan PPN khusus BKP. Simak selengkapnya dalam artikel berikut ini! 

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN: Perhelatan Acara Keagamaan

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN: Perhelatan Acara Keagamaan

Dalam perpajakan Indonesia dikenal istilah jasa yang tidak dikenakan PPN, yang merupakan beberapa jasa yang dikecualikan dari pengenaan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi, Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau badan/yayasan yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa yang dimaksud, tidak akan dikenakan PPN. Simak selengkapnya di artikel berikut ini!

Fasilitas KITE: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pelaksanaannya

Fasilitas KITE merupakn hal yang berkaitan dengan barang impor maupun rakitan yang akan diekspor dengan keringanan bea masuknya. Di artikel ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan fasilitas KITE, syarat untuk mendapatkannya, serta bagaimana implementasinya di tengah kondisi pandemi Covid-19.  Sekilas Mengenai Fasilitas KITE  Pandemi Covid-19 yang merebak di […]

Fasilitas PPN Dibebaskan untuk Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana

Fasilitas PPN Dibebaskan untuk Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana

Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana merupakan jenis-jenis barang kena pajak (BKP) yang menerima fasilitas pembebasan PPN. Namun, ada kriteria yang harus dipenuhi agar 3 jenis hunian ini dapat menerima fasilitas PPN dibebaskan, seperti luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi dan harga jual mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan PMK berlaku.