Menimbang :
- bahwa Database Harga yang dimiliki DJBC selama ini kurang valid dan lengkap serta belum dimutakhirkan secara periodik;
- bahwa untuk memberantas praktek under-invoicing dalam pembereritahuan Nilai Pabean barang impor, DJBC membutuhkan Database harga yang valid dan lengkap serta dimutakhirkan secara periodik;
- bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pemuktahiran Database Harga di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemutakhiran Database Harga Secara periodik melalui Keputusan Direktur Jenderal;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 690/KMK.05/1996 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-17/BC/2001 tentang Database Harga;
- Strategi Paper Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Peningkatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Bidang Kepabeanan Tahun 2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE HARGA TAHUN 2002/2003.
PERTAMA :
Membentuk Tim Pemutakhiran Database Harga Tahun 2002/2003 yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penyusun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA :
Tugas Tim Penyusun adalah :
| A. | Menyempurnakan sistem dan prosedur. | ||||||
| B. |
|
||||||
| C. | Mengkaji/menguji Provider harga apabila ada penawaran kerjasama. |
KETIGA :
Tim penyusun bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur Jenderal.
KEEMPAT :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Maret 2003, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, setelah bulan Maret 2003, pemutakhiran database harga dikembalikan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan.
KELIMA :
Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran/pembiayaan tim ini dibebankan pada mata anggaran 69 Departemen Keuangan sesuai dengan butir KETUJUH Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/KMK.01/2002.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2002
Direktur Jenderal,
ttd.
R.B. Permana Agung D
NIP 060044475