Keputusan Dirjen Pajak – KEP 112/PJ./1996

Menetapkan :

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK.

(1)

Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sebagai tenaga ahli untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM, adalah Akuntan Publik yang selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 juga harus memenuhi persyaratan bahwa Akuntan Publik tersebut tidak sedang dalam “pembinaan” BPKP.

(2)

Tenaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 adalah Tenaga Pemeriksa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Serendah-rendahnya memiliki ijazah Sarjana Muda Akutansi;

2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Memiliki pengalaman kerja sebagai pemeriksa pada Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

4. Berstatus sebagai pegawai tetap pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan;

5. Telah mengikuti penataran mengenai Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(1)

Akuntan Publik dan atau Tenaga Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mengikuti penataran mengenai Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM sebelum melaksanakan tugasnya melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM.

(2)

Akuntan Publik dan atau Tenaga Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik yang telah mengikuti penataran Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM diberikan sertifikat penataran.

(1)

Setiap Akuntan Publik dan Tenaga Pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM dilengkapi dengan Tanda Pengenal yang ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaan Pajak.

(2)

Direktur Pemeriksaan Pajak memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap Pengusaha Kena Pajak seperti yang tercantum pada Lampiran dari Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.

(3)

Sebelum melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan, Akuntan Publik dan atau Tenaga Pemeriksa wajib mempelajari berkas PPN dan PPn BM serta berkas data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.

(4)

Akuntan Publik dan Tenaga Pemeriksa wajib mengikuti tata cara Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM seperti tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

(1)

Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dan Kertas Kerja Pemeriksaan sederhana Lapangan wajib dibuat sesuai dengan bentuk seperti tercantum pada Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan ini.

(2)

Akuntan Publik dan Tenaga Pemeriksa wajib membuat ringkasan atas setiap temuan selama pemeriksaan berjalan dan menuangkannya dalam bentuk lampiran tersendiri untuk kemudian bersama-sama dengan konsep Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan disampaikan kepada Tim Penelaah untuk ditelaah. Apabila dari hasil penelaahan terdapat koreksi, maka koreksi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Akuntan Publik yang bersangkutan.

(3)

Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Kena Pajak berdasarkan konsep Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang telah ditelaah oleh Tim Penelaah. PKP diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Kantor Akuntan Publik dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Apabila PKP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, maka PKP diminta menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
Dalam hal tanggapan PKP menyatakan tidak setuju baik sebagian maupun seluruh hasil pemeriksaan, maka tanggapan PKP tersebut dibahas bersama antara Kantor Akuntan Publik dengan Tim Penelaah. Hasil pembahasan antara Kantor Akuntan Publik dan Tim Penelaah ditindaklanjuti dengan Closing Conference (Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat tanggapan dari PKP. Hasil Closing Conference dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kantor Akuntan Publik dan PKP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

(4)

Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan oleh Akuntan Publik kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan atas penyerahan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan Tanda Terima dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran VII Keputusan ini.

(5)

Apabila dalam Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang diterima oleh KPP tersebut masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan koreksi atas kesalahan dan atau kekeliruan tersebut.

(6)

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang telah dikoreksi tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat Nota Penghitungan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.

(7)

Kertas Kerja Pemeriksaan Sederhana Lapangan disimpan oleh Akuntan Publik yang bersangkutan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan wajib dipinjamkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

(1)

Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPN dan PPn BM harus diselesaikan oleh Kantor Akuntan Publik dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja.

(2)

Apabila terdapat data yang belum atau tidak dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang dapat mengakibatkan bertambahnya pajak yang terutang atau adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan penemuan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditentukan tindak lanjutnya.

(3)

Pemeriksaan Sederhana Lapangan dinyatakan selesai apabila Laporan Pemeriksaan Pajak telah diserahkan kepada KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

(1)

Kantor Akuntan Publik dapat mengajukan penawaran besarnya imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dibahas dan disepakati bersama.

(2)

Besarnya imbalan yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik untuk setiap pemeriksaan ditentukan berdasarkan jam kerja dan tarif per jam yang telah disepakati antara Direktur Jenderal Pajak dengan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

(3)

Pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah diterimanya permohonan pembayaran dari Kantor Akuntan Publik yang dilampiri dengan Tanda Terima Laporan Pemeriksaan Pajak dari KPP, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII.1, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Anggaran.