Keputusan Dirjen Pajak – KEP 112/PJ./2007

Menimbang :

1. bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 55/PMK.01/2007, perlu diatur penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinyaKantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan diLingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakJawa Barat II;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat MulaiBeroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan KonsultasiPerpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II

PERTAMA :

Menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 di lingkungan :

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten,
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

KEDUA :

Saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Agustus 2007 meliputi :
1. KPP Pratama Cibinong
2. KPP Pratama Cileungsi
3. KPP Pratama Ciawi
4. KPP Pratama Bekasi Utara
5. KPP Pratama Bekasi Selatan
6. KPP Pratama Cikarang Utara
7. KPP Pratama Bogor
8. KPP Pratama Kuningan
9. KPP Pratama Cibitung
10. KPP Pratama Cikarang Selatan
11. KPP Pratama Cirebon
12. KPP Pratama Depok
13. KPP Pratama Indramayu
14. KPP Pratama Karawang Utara
15. KPP Pratama Karawang Selatan
16. KPP Pratama Subang
17. KP2KP Majalengka
18. KP2KP Sumber

2. Tanggal 28 Agustus 2007 meliputi :
1. KPP Pratama Cilegon
2. KPP Pratama Serang
3. KPP Pratama Serpong
4. KPP Pratama Kosambi
5. KPP Pratama Tangerang Timur
6. KPP Pratama Tangerang Barat
7. KPP Pratama Bandung Bojonagara
8. KPP Pratama Bandung Cibeunying
9. KPP Pratama Bandung Cicadas
10. KPP Pratama Bandung Karees
11. KPP Pratama Bandung Tegallega
12. KPP Pratama Ciamis
13. KPP Pratama Cianjur
14. KPP Pratama Cimahi
15. KPP Pratama Purwakarta
16. KPP Pratama Soreang
17. KPP Pratama Majalaya
18. KPP Pratama Sukabumi
19. KPP Pratama Sumedang
20. KPP Pratama Tasikmalaya
21. KPP Pratama Garut
22. KP2KP Banjar
23. KP2KP Pelabuhan Ratu

3. Tanggal 6 Nopember 2007 meliputi :
1. KPP Pratama Pandeglang
2. KPP Pratama Tigaraksa
3. KP2KP Rangkas Bitung

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur;
3. Para Tenaga Pengkaji;
4. Para Kepala Kantor Wilayah;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
8. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2007
Direktur Jenderal Pajak,

ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098