Keputusan Menteri Keuangan – 421/KMK.06/2003

Direksi, Komisaris, dan pemegang saham dari Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi jiwa, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Direktur Jenderal melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta menetapkan bahwa Direksi dan Komisaris memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

1. pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai Direksi atau Komisaris; dan
2. setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Menteri.

Penilaian setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan apabila Direksi dan Komisaris diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan.

Direksi atau Komisaris yang menolak untuk dilakukan penilaian setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan dan dinyatakan tidak lulus.

1. pengetahuan. yang memadai dan relevan dengan. jabatannya;
2. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Usaha Perasuransian;
3. pengalaman dan keahlian di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan. dengan jabatannya; dan
4. kemampuan. untuk melakukan. pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Usaha Perasuransian yang sehat.

1. praktek-praktek tercela di bidang Usaha Perasuransian atau jasa keuangan lainnya;
2. perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian dan atau perekonomian;
3. perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pernbina. dan pengawas Usaha Perasuransian;
4. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pernegang saharn, Direksi, Kornisaris, pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pernegang polis dan atau Perusahaan Perasuransian;
5. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Usaha Perasuransian;
6. perbuatan yang menunjukkan bahwa Direksi atau Komisaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan kewenangan masing-masing sebagai Direksi atau Komisaris; dan atau
7. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan atau peraturan perundang-undangan lain.

Komite Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal, dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun.

Penunjukan anggota Komite Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kompetensi, integritas, dan independensi.

1. 2 (dua) orang dari Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; dan
2. 3 (tiga) orang dari pihak selain Direktorat Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan ,meliputi pemerhati atau orang yang berpengalaman di bidang Usaha Perasuransian.

Salah seorang dari anggota Komite Evaluasi sebagaimana, dimaksud dalam ayat (4) huruf a ditetapkan sebagai ketua Komite Evaluasi.

Anggota dan ketua Komite Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Asuransi.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terhadap calon Direksi atau Komisaris Perusahaan Perasuransian dilakukan atas pengajuan permohonan tertulis pemegang saham atau yang setara dengan itu.

1. daftar riwayat hdup beserta dokumen pendukung dari calon Direksi atau Komisaris yang akan dinilai;
2. surat referensi mengenai kemampuan dan kepatutan dari pengawas perasuransian dari negara domisili terakhir, bagi calon Direksi atau Komisaris yang berasal dari luar negeri;
3. surat keterangan mengenai catatan reputasi (trackrecord) dari asosiasi perasuransian, bagi calon Direksi atau Komisaris yang berasal dari dalam negeri; dan
4. surat pernyataan dari calon Direksi atau Komisaris yang akan dinilai mengenai:
   

   1)	kesediaan untuk diangkat menjadi Direksi atau Komisaris;
   2)	kesediaan untuk menerima hasil penilaian tanpa syarat;
   3)	tidak pernah dan tidak akan melakukan praktek-praktek perasuransian yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   4)	tidak pernah dan tidak akan melakukan tindak pidana kejahatan keuangan; dan
   5)	hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu oleh Direktur Jenderal sebagai dokumen pendukung pelaksanaan penilaian.

Komite Evaluasi harus melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Direksi atau Komisaris yang diajukan dan memberitahukan hasilnya kepada pemegang saharn Perusahaan Perasuransian dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan secara lengkap oleh Direktur Jenderal.

Komite Evaluasi dapat meminta dokumen pendukung tambahan yang relevan dengan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dari calon Direksi atau Komisaris yang dinilai.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) berlaku juga untuk penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan setiap waktu apabila dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

1. analisis atas informasi yang diperoleh dari Direktorat Asuransi;
2. konfirmasi kepada pihak lain, bila dianggap perlu;
3. perumusan hasil analisis informasi;
4. penyusunan rencana pengujian kemampuan dan kepatutan.

1. pengujian terhadap pihak yang dinilai berdasarkan rumusan hasil analisis informasi;
2. pengujian kompetensi dan integritas pihak yang dinilai untuk melaksanakan tugas;
3. perumusan hasil pengujian kemampuan dan kepatutan.

1. pelaporan Komite Evaluasi kepada Direktur Asuransi mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dengan menyampaikan usulan hasil penilaian beserta alasannya;
2. penyampaian usulan hasil pengujian kemampuan dan kepatutan dari Direktur Asuransi kepada Direktur Jenderal.

Ketentuan mengenai pelaksanaan analisis pendahuluan, penilaian kemampuan dan kepatutan serta pengajuan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

1. lulus; atau
2. tidak Lulus.

1. penjumlahan atas hasil kali antara nilai dan bobot dari masing-masing faktor kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. satu atau lebih faktor dalam kompetensi dan integritas yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan predikat lulus.

Calon Direksi atau calon Komisaris yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris Perusahaan Perasuransian.

Direksi atau Komisaris yang dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Direktur jenderal tentang penilaian Direksi atau Komisaris dimaksud.

Bagi Direksi atau Komisaris Perusahaan Perasuransian yang sedang menjabat pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pemegang saham Perusahaan Perasuransian wajib mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan kornisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini.

Direksi atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dinyatakan tidak lulus penilaian kernampuan dan kepatutan wajib segera diberhentikan dari jabatannya.