Peraturan Daerah – 67 TAHUN 2007

Menimbang :

1. bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yanglebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga perlu penetapan UpahMinimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan HidupLayak;
2. bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 2006 tanggal 15November 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkandalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh danPerubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan.

Pasal 2

Upah Minimum tersebut adalah upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem kerja 6 hari seminggu dan 8 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem kerja 5 hari seminggu.

Pasal 3

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 4

Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku bagi seluruh pekerja/karyawan baik di Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD, usaha-usaha sosial lainnya maupun Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ttd.

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ttd.

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 63