Menimbang :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh, diatur mengenai Tambahan Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya AlamMinyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamMinyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3687);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4778);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran DalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Keuangan dan Sumber Daya Mineral Nomor 2821 K/80/MEM/2007 tentang PenetapanDaerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, MinyakBumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008;
Memperhatikan :
Laporan Panitia Kerja Belanja ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RancanganUndang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September – 8 Oktober 2007;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI NANGGRO ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
| (1) | Perkiraan alokasi tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang berasal dari PertambanganMinyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Naggroe Aceh Darussalam didasarkan atas rencanapenerimaan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor2821 K/80/MEM/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian DaerahPenghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008. |
| (2) | Perkiraan alokasi tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebesar Rp 1.317.072.783.000 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar tujuh puluh dua juta tujuhratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
|
Pasal 2
| (1) | Penyaluran tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumikepada Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dilaksanakan secara triwulanan. |
| (2) | Penyaluran tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas bumikepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam triwulan I dan triwulan II masing-masing dilaksanakansebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi sebagaimana ditetapkan dalam LampiranPeraturan Menteri Keuangan ini. |
| (3) | Penyaluran tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumikepada Provinsi Naggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnyadiperhitungkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan MinyakBumi dan Gas Bumi triwulan III dan triwulan IV. |
| (4) | Penyaluran tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumikepada Provinsi Naggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerahpenghasil. |
| (5) | Tatacara penyaluran tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumidan Gas Bumi kepada Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan. |
Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI