Peraturan Pemerintah – 19 TAHUN 2007

Menimbang :

1. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

3. Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20,24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

   Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
   I.	PELAYANAN JASA HUKUM
   1.	Biaya yang berkaitan dengan badan hukum
   a.	Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahananggaran dasar Perseroan Terbatas	Per akta	Rp 200.000
   b.	Pembuatan Duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan danLaporan Perseroan Terbatas yang hilangatau rusak	Per akta	Rp 100.000
   c.	Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	Per akta	Rp 100.000
   d	Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulanyang hilang atau rusak	Per akta	Rp 50.000
   e.	Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	per akta	Rp 100.000
   f	Pembuatan duplikat surat Keputusan pengesahan atau perubahan aktaanggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	Per akta	Rp 50.000
   g.	Pengesahan badan hukum partai politik	Perpermohonan	Rp 200.000
   h	Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan badan hukum Partai Politikyang hilang atau rusak	Perpermohonan	Rp 100.000
   2	Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahannama keluarga	Per orang	Rp 150.000
   3.	Biaya yang berkaitan dengan notariat :
   a.	Pengangkatan Notaris	Per orang	Rp 500.000
   b	Pengangkatan Notaris Pindahan	Per orang	Rp 700.000
   c.	Penampung Protokol	Per orang	Rp 500.000
   4.	Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	Per dokumen	Rp 10.000
   5.	Pembuatan surat keterangan surat wasiat	Per wasiat	Rp 50.000
   6.	Biaya yang berkaitan dengan sidik jari :
   a.	Sidik jari dari pengirimaninstansi-instansi untuk dirumus	Per orang	Rp 1.000
   b.	Pengambilan sidik jariuntuk dirumus dengan sistem AFIS	per orang	Rp 15.000
   c.	Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus	Per orang	Rp 50.000
   7.	Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNAdengan WNI	Per dokumen	Rp 500.000
   8.	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/ pernyataan perkawinan WNA dengan WNI	Perpermohonan	Rp 250.000
   9	Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonanpewarganegaraan RI	Perpermohonan	Rp 500.000
   10	Uang pewarganegaraan/naturalisasi	Perpermohonan	25% dari penghasilan rata- rata per bulan dalam SPPT tahunterakhir
   11.	Pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41Undang-undang Nomor 12 tahun 2006	Perpermohonan	Rp 500.000
   12.	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-undangNomor 12 Tahun 2006	Perpermohonan	Rp 250.000
   13	Pendaftaran menyatakan memilih kewarga negaraan bagi anak berdwi kewarganegaraansetelah berusia 18 (delapan belas) tahun atausudah kawin.	Perpermohonan	Rp 500.000
   14	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraanbagi anak berdwi kewarganegaraan setelahberusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin	Perpermohonan	Rp 250.000
   15.	Permohonan/Pendaftaran memperoleh kembali lPerpermohonan kewarganegaraan Indonesia.	Perpermohonan	Rp 500.000
   16	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.	Perpermohonan	Rp 250.000
   17.	Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia :
   a.	Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 25.000
   b.	untuk nilai penjaminan diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 50.000
   18	Biaya permohonan perubahan hal-hal yangtercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia.	Perpermohonan	Rp 10.000
   19.	Biaya permohonan penggantian SertifikatJaminan Fidusia yang rusak atau hilang :
   a.	untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 25.000
   b.	untuk nilai penjaminan diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 50.000
   20.	Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus	Per orang	Rp 250.000
   21	Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warganegara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	Per orang	Rp 250.000
   II.	PENERIMAAN BALAI HARTA PENINGGALAN
   1	Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atauberita acara :
   a.	Pembuatan salinan surat-surat	Per lembar	Rp 5.000
   b.	Pembuatan berita acara penyumpahan wali	Perberita acara	Rp 15.000
   c.	Pembuatan berita acara kehamilan	Perberita acara	Rp 15.000
   2.	Biaya pendaftaran akta wasiat	Per akta	Rp 25.000
   3.	Biaya pembuatan surat keterangan waris	Per surat	Rp 75.000
   4.	Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel
   a.	Penjualan budel
   1) Barang tetap	Per budel	2,5% dari hasil penjualan
   2) Barang bergerak	Per budel	2,5% dari hasilpenjualan
   b.	Penyelesaian budel sovent.
   1) Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel	7% dari jumlah seluruh kekayaan
   2) Dalam hal BHP selaku wali Pengawas	Per budel	3,75% dari jumlah seluruhkekayaan dan 1,5% dari jumlah hutang
   3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	Per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan
   4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya	Per budel	2% dari jumlah seluruh kekayaan
   5.	Biaya yang berkaitan dengan pengurusan hartakekayaan yang dalam pengelolaan BHP :
   a.	Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel	1% dari kekayaan pertahun takwim
   b.	Dalam hal BHP selaku wali pengawas	Per budel	0,5% dari kekayaan pertahun takwim
   c.	Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnyatahun takwim	Per budel	0,35% dari kekayaan
   d.	Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	Per budel	0,25% dari kekayaan
   6.	Biaya yang berkaitan dengan penyelesaiankepailitan :
   a.	Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian :
   1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar.	Per budel	4% dari kekayaan
   2) Nilai budel diatas Rp 50 miliar	Per budel	2% dari kekayaan
   b.	Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian :
   1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar	Per budel	8% dari kekayaan
   2) Nilai budel diatas Rp 50 miliar	Per budel	4% dari kekayaan
   c	Dalam hal pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK).	Per budel	1% dari hartadebitur apabila debitur sebagai pemohon atau1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
   III.	JASA TENAGA KERJA NARAPIDANA	Per orang Per hari	kontrak,sekurangBerdasarkan kurangnya sama dengan UMR
   IV.	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA :
   1.	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	Per buku	Rp 200.000
   2.	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	Per buku	Rp 50.000
   3.	Paspor Republik Indonesia untuk orang asing perorangan	Per buku	Rp 500.000
   4.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	Per buku	Rp 40.000
   5.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI duaorang atau lebih	Per buku	Rp 50.000
   6.	Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan	Per buku	Rp 100.000
   7.	Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	Per buku	Rp 150.000
   8.	Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLPkeluarga dua orang atau lebih	Per buku	Rp 30.000
   9.	Perubahan surat perjalanan laksana paspor untukorang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLPkeluarga dua orang atau lebih	Per buku	Rp 40.000
   10.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenakelalaian	Per buku	Rp 100.000
   11.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenakelalian	Per buku	Rp 400.000
   12.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenabencana alam dan awak kapal yang kapalnyatenggelam	Per buku	Rp 50.000
   13	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnyatenggelam	Per buku	Rp 200.000
   14.	Pas lintas batas perorangan	Per buku	Rp 10.000
   15	Pas lintas batas keluarga	Per buku	Rp 15.000
   V	VISA
   1.	Visa Singgah	Per orang	US$ 20
   2.	Visa Kunjungan	Per orang	US$ 45
   3.	Visa Kunjungan beberapa kali Perjalanan dihitung per tahun	Per orang	US$ 100
   4.	Visa Kunjungan saat kedatangan :
   a. 7 (tujuh) hari	Per orang	US$ 10
   b. 30 (tiga puluh) hari	Per orang	US$ 25
   5.	Visa Tinggal Terbatas
   a. Paling lama 6 (enam) bulan	Per orang	US$ 50
   b. 1 (satu) tahun	Per orang	US$ 100
   c. 2 (dua) tahun	Per orang	US$ 175

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999. Beberapa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaannya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan penambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705