Peraturan Pemerintah – 48 TAHUN 2007

Menimbang :

1. bahwa wilayah Karimun telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas;
2. bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha dibidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan,pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perluuntuk menetapkan kawasan dimaksud menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
3. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasKarimun;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4053);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 4

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

1. UMUM

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun2000 menetapkan sejumlah kriteria bagi suatu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak kawasantersebut. Letak Karimun di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannyayang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakanpertimbangan utama bagi penetapan kawasan Karimun menjadi Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas.

Letak geografis Karimun yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapatdijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yangberguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentralpengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan danpengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Karimun dapat pulaberfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayahIndonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional makakawasan Karimun dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu denganposisi Karimun didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkanpenyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja.

Di samping itu, pada kawasan Karimun juga tersedia lahan dan industri pendukung. Namun,pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutanuntuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perluditerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidakmengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR