Surat Edaran Dirjen Pajak

Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 5/PJ/2008 tentang PerubahanAtas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ./2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

Adanya penambahan Asosiasi Pengusaha Rekaman yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasidalam rangka penebusan Stiker Lunas PPN. yaitu Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia(APPRI) beralamat Jl. Ploso Timur IV Nomor 72 Surabaya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk untuk memberikan pelayananpenebusan stiker lunas PPN adalah :

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Pusat;
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Barat;
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Selatan;
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Timur;
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Utara;
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di luar wilayah kerja KantorWilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP JakartaSelatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku mulai tanggal 11 Februari 2008.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2008
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ/2008