Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.6/2000

Kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB adalah kegiatan pokok yang harus dilaksanakan setiap tahunnya oleh seluruh Kantor Pelayanan PBB di Indonesia. Kegiatan ini akan menghasilkan produk-produk PBB yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penetapan besarnya pajak yang terhutang. Salah satu produk yang keberadaannya sekarang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, NJOP dijadikan salah satu acuan dalam menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Untuk mendapatkan NJOP yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formal maupun material, memenuhi tuntutan kuantitas dan kualitas, maka proses mendapatkan NJOP harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka faktor ketepatan waktu, yaitu tersedianya NJOP pada tanggal 1 Januari, menjadi sesuatu yang mutlak adanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 NJOP digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan NPOP. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut di atas tampak jelas bahwa NJOP mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam fungsinya sebagai salah satu variabel penghitungan besarnya PBB terutang maupun BPHTB yang harus dibayar.

Mengingat semakin pentingnya kedudukan NJOP seperti diuraikan di atas, maka Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat PBB harus selalu berupaya untuk meningkatkan derajat keakurasiannya. Besarnya NJOP yang ditetapkan setiap tahun harus benar-benar mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya dari suatu obyek pajak pada kurun waktu yang bersangkutan. Kegiatan pendataan dan penilaian sebagai proses penentuan besarnya NJOP harus semakin ditingkatkan dari segi kualitas.

Sebelum Dikeluarkannya SE-46/PJ.6/1998 Tentang Jadwal Pendataan dan Penilaian PBB Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sampai dengan saat ini, NJOP yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kakanwil DJP yang dinyatakan berlaku sejak 1 Januari pada umumnya secara materiil belum terpenuhi. Dalam praktek di lapangan, amanat yang dituangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, saat yang menentukan pajak yang terutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya.

Dari pengamatan di lapangan disimpulkan bahwa kondisi di atas terjadi secara akumulatif karena keterlambatan setiap institusi PBB (Kantor Pusat Direktorat PBB, Kanwil DJP, dan KP PBB) dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Kurangnya koordinasi di antara komponen-komponen tersebut menimbulkan sikap saling menunggu dalam pelaksanaan pekerjaan pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP (keterlambatan alokasi dana BO, usulan rencana kerja, persetujuan rencana kerja, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain).

Untuk menghindari kejadian tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan kerangka kerja kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang harus dipatuhi oleh dan mengikat setiap komponen PBB yang terlibat. Kerangka kerja ini berupa jadwal kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat PBB, Kanwil DJP, dan KP PBB.

1. Sehubungan dengan tahun 2000 adalah tahun transisi, maka pada tahun yang sama dilakukan dua kegiatan penelitian pendahuluan sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Rencana kerja yang pertama yang harus diselesaikan paling lambat akhir Februari adalah untuk kegiatan tahun 2000, sedang penyusunan rencana kerja kedua untuk kegiatan tahun 2001 dilakukan paling lambat akhir bulan November;
2. Dengan adanya dua kegiatan rencana kerja tersebut, terutama penyusunan rencana kerja untuk tahun 2001, maka kegiatan pelaksanaan pekerjaan lapangan untuk tahun 2000 harus sudah diselesaikan paling lambat akhir bulan Oktober;
3. Jadwal kegiatan Pendataan dan Penilaian ini berlaku pada tahun 2000 untuk kegiatan pendataan yang dibiayai dengan sumber dana Biaya Operasional (BO) dan APBN, sedangkan untuk kegiatan sejenis dengan sumber dana lain pada tahap awal sedapat mungkin menyesuaikan. Untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat jadwal terlampir (Lampiran 1);
4. Sebagai bahan Kanwil untuk menganalisa usulan Klasifikasi dan Besarnya NJOP, terlampir disampaikan Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Usulan Klasifikasi NJOP sebagaimana Lampiran 2.
5. Tembusan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus ditambah dengan ringkasannya sesuai formulir pada Lampiran 3;
6. Dropping dana kegiatan tahun 2000 dari KP.PBB ke Kanwil direncanakan sekaligus yaitu pada bulan Maret 2000 sepanjang dananya mencukupi. Sedangkan dropping dari KanwiI ke KP.PBB dilaksanakan sebagai berikut :
   6.1. Untuk kegiatan Pendataan dan Penilaian dilakukan dua kali yaitu pada bulan April dan Juli, besarnya prosentase masing-masing adalah 50%.

   6.2. Untuk kegiatan lainnya dilakukan tiga kali yaitu bulan April, Juli dan Oktober, besarnya prosentase masing-masing adalah 30%, 30% dan 40%.

1. Cetak massal SPPT, STTS dan DHKP;
2. Penyampaian keberatan dan pengurangan;
3. Penyelesaian proses keberatan dan pengurangan;
4. Pengiriman himbauan pembayaran kepada wajib pajak;
5. Pemberitahuan jatuh tempo;
6. Kegiatan penagihan akhir;
7. Pelayanan melalui PST, dan lain-lain.

akan berjalan dengan tertib dan baik pula, sehingga keseluruhan kegiatan tersebut akan merupakan jadwal tahunan kegiatan manajemen PBB.

Hasil akhir yang diharapkan dengan di pedomaninya jadwal tahunan tersebut adalah terciptanya prosedur kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang teratur dan terintegrasi di semua lapisan manajerial PBB, terciptanya kesatuan persepsi semua komponen yang terkait, menghasilkan produk PBB yang akurat, tepat waktu, andal, mutakhir, dan dapat di pertanggungjawabkan, pemenuhan amanat Undang-Undang secara formal material, penyederhanaan administrasi PBB, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, dan pada akhirnya akan meningkatkan realisasi potensi/penerimaan PBB dan pajak-pajak yang berhubungan dengan NJOP.

Surat edaran ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian tahun anggaran tahun 2000. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka jadwal kegiatan pendataan dan penilaian yang diatur dengan SE-46/PJ.6/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun untuk pedoman tahun 2001 dan seterusnya, akan diatur lebih lanjut. Dalam pelaksanaan kerangka kerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan lainnya sehingga akan meningkatkan tertib administrasi PBB pada umumnya. Untuk itu diminta komitmen dan kedisiplinan seluruh pelaksana kegiatan, peningkatan koordinasi antar dan intern pihak-pihak yang terkait, serta pengelolaan peralatan dan perlengkapan PBB secara optimal sebagai unsur pendukung pekerjaan.