Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.6/2004

Sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menerus meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/1994 tanggal 15 April 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat (PST) dalam SISMIOP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan kinerja PST dimaksud, diminta kepada Saudara untuk mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :
   1. Keterbukaan, meliputi antara lain :

   –	tersedianya ruangan khusus PST;
   –	papan petunjuk pelayanan;
   –	kotak saran/pengaduan;
   –	transparansi ruangan petugas PST dan antar seksi.

   2. Kesederhanaan, meliputi antara lain:

   –	tata letak ruang PST mudah dikenali dan dijangkau Wajib Pajak;
   –	alur pelayanan sesuai dengan ketentuan;
   –	berkas ditatausahakan rapi pada tempat yang semestinya.

   3. Kepastian, meliputi antara lain :

   –	pengaturan jam kerja pelayanan;
   –	mempercepat waktu penyelesaian setiap jenis pelayanan;
   –	penunjukan koordinator dan petugas PST secara resmi oleh Kepala Kantor.

   4. Keadilan, meliputi antara lain :

   –	pelayanan dilakukan secara berurutan, tertib dan teratur;
   –	pelayanan tidak membedakan status sosial Wajib Pajak;
   –	pengaturan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Petugas yang ditunjuk.

   5. Keamanan dan kenyamanan, meliputi antara lain :

   –	tersedianya sarana penunjang pelayanan di PST seperti : televisi, air minum, majalah/ koran, tanaman;
   –	kebersihan kantor (ruang PST, ruang seksi, toilet, halaman/tempat parkir, taman);
   –	tersedianya tempat ibadah, tempat parkir yang terpisah antara pegawai dan Wajib Pajak, dan toilet;
   –	Keamanan kendaraan Wajib Pajak.

   6. Perilaku petugas yang mencerminkan kedisiplinan, ketrampilan, kecakapan, kecekatan, kesopanan, dan keramahan.

2. Untuk mendukung upaya peningkatan PST tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memasang in-fokus yang telah didistribusikan di setiap KPPBB di ruangan PST sebagai kelengkapan sarana pelayanan.

3. Dalam rangka penyempurnaan SE-19/PJ.6/1994, diminta kepada Saudara untuk memberikan masukan ke KPDJP c.q. Direktorat PBB dan BPHTB.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur PBB dan BPHTB

ttd.

Suharno
NIP 060035801