Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka untuk keperluan penetapan NPOPTKP BPHTB ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2006 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.03/2006 yang antara lain mengatur penetapan besarnya NPOPTKP BPHTB dalam hal perolehanhak Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriPermukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan danPermukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 20/KPTS/M/2004 dan Rumah SusunSederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) yangpembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentangPersyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua jutarupiah).
- Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006 tersebut, makapenetapan besarnya NPOPTKP BPHTB atas perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH)dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud dalam butir 1 agar disesuaikan denganPeraturan Menteri Keuangan dimaksud, kecuali bagi Kanwil DJP yang telah menetapkan NPOPTKPBPHTB lebih besar dari Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran BPHTB sebagai akibat penetapan NPOPTKP yang lebih kecildaripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka atas permohonan wajib pajakdapat diberikan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dan/atau dikompensasi dengan utangpajak lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk dilaksanakan.
Direktur Jenderal,
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
Tembusan Yth :
- Menteri Keuangan RI;
- Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
- Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Ditjen Pajak.