Keputusan Menteri Keuangan – 207/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 174/KMK.02/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu, Instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan; bahwa setelah dilakukan penelitian […]
Keputusan Menteri Keuangan – 201/KMK.03/2007
Menimbang : bahwa masa pencegahan terhadap Penanggung Pajak atas nama Catrinni Gandawidjaja untuk bepergian ke luar negeri sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.03/2006 telah berakhir; bahwa Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada butir a tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya; bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah, perlu dilakukan perpanjangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 242/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 187/KMK.02/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, Instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.06/2003, telah diberikan persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak […]
Keputusan Menteri Keuangan – 186/KMK.03/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak tahun 1982 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, […]
Keputusan Menteri Keuangan – 1/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 1046/KMK.01/UP.11/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006, Nomor 132/PMK.01/2006, Nomor 133/PMK.01/2006, dan Nomor 135/PMK.01/2006, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Departemen Keuangan; bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk […]
Keputusan Menteri Keuangan – 182/KMK.03/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di […]
Keputusan Menteri Keuangan – 183/KMK.03/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dari […]
Keputusan Menteri Keuangan – 184/KMK.03/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak NTB dan NTT, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf […]
Keputusan Menteri Keuangan – 185/KMK.03/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di […]