Keputusan Menteri Keuangan – 96/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 69/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 60/KM.01/UP.11/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Nomor 132/PMK.01/2006, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan; bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dinilai cakap dan memenuhi persyaratan unutuk diangkat […]
Keputusan Menteri Keuangan – 240/KMK.010/2006
Berhubung dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.010/2006 tanggal 9 Mei 2006 terdapat kekeliruan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut : Tertulis : No. Nama Perusahaan Jumlah Ton Pelabuhan Pemasukan 4. PT. Permata Dunia Usaha Sukses 108.000 ton Ciwandan/Cigading Seharusnya : No. Nama Perusahaan Jumlah Ton Pelabuhan Pemasukan 4. PT. Permata Dunia Sukses Utama 108.000 […]
Keputusan Menteri Keuangan – 811/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.03/2006 tentang Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III (KMK 28), telah ditetapkan penghapusan piutang pajak tahun 1983 sampai dengan tahun 1994 karena daluwarsa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III; bahwa sesuai KMK 28, berdasarkan penatausahaan piutang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 812/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dari […]
Keputusan Menteri Keuangan – 813/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b di […]
Keputusan Menteri Keuangan – 814/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dari […]
Keputusan Menteri Keuangan – 815/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah II, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di […]
Keputusan Menteri Keuangan – 835/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri; bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu, perlu dilakukan pencegahan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana […]
Keputusan Menteri Keuangan – 349/KM.1/2006
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 337/KM.1/2006
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]