Keputusan Menteri Keuangan – 367/KMK.01/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Prakarsa perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Kegiatan Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja di Bidang Pajak dan Bidang Bea Cukai; Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia […]

Keputusan Menteri Keuangan – 292/KMK.02/2006

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]

Keputusan Menteri Keuangan – 297/KMK.04/2006

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat PT Tamura Electronics Indonesia Ref Nomor 358/Gen-TEI/PCFBC/JKT/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005, dapat disimpulkan bahwa permohonan pencabutan persetujuan penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Persetujuan PKB merangkap PDKB atas nama PT Tamura Electronics Indonesia, telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, […]

Keputusan Menteri Keuangan – 270/KMK.03/2006

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya […]

Keputusan Menteri Keuangan – 341/KMK.02/2006

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]

Keputusan Menteri Keuangan – 310/KMK.02/2006

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]

Keputusan Menteri Keuangan – 311/KMK.02/2006

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Ekspor, Eksportir dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pungutan ekspor antara lain akibat kesalahan pengenaan Harga Patokan Ekspor; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Ekspor, […]

Keputusan Menteri Keuangan – 413/KMK.03/2005

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, terdapat penataan […]

Keputusan Menteri Keuangan – 363/KM.1/2005

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]

Keputusan Menteri Keuangan – 404/KMK.04/2005

Menimbang : bahwa untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Jambi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas barang modal yang diimpor oleh PT Tanjung Jabung Power; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Modal Yang Diimpor […]

Keputusan Menteri Keuangan – 370/KM.1/2005

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]

Keputusan Menteri Keuangan – 416/KMK.010/2005

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri telekomunikasi di dalam negeri, dipandang perlu memberikan perlakuan sama dengan industri telekomunikasi yang memperoleh fasilitas dalam rangka melaksanakan proyek Pemerintah dengan pinjaman luar negeri (loan); bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 398/KMK.01/2004 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Komponen untuk Pembuatan Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi akan […]