Keputusan Menteri Keuangan – 393/KM.1/2008
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 383/KM.1/2008
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 138/KMK.01/2008
Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terdapat pembentukan sejumlah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga perlu diatur pula kode […]
Keputusan Menteri Keuangan – 100/KM.1/2008
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 404/KM.1/2008
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 152/KMK.06/2008
Menimbang : bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan; bahwa kekayaan Negara yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara telah diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PT perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) (Persero); bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara, dipandang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 345/KM.1/2008
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 323/KM.1/2008
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 303/KM.1/2008
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 365/KM.1/2008
Menimbang ; bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, maka untuk menunjang kelancaran tugas di bidang administrasi dipandang perlu mengatur kembali penomoran dan pemberian kode surat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 117/KMK.06/2008
Menimbang : bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan; bahwa kekayaan Negara yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara telah diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) (Persero) untuk kemudian dilakukan penjualan; bahwa dalam rangka […]
Keputusan Menteri Keuangan – 116/KMK.06/2008
Menimbang : bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan; bahwa kekayaan Negara yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara telah diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) (Persero); bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan Negara kepada […]