Keputusan Menteri Keuangan – 346/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 335/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 370/KMK.04/2005
Menimbang : bahwa untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Prabumulih Sumatera Selatan, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas barang modal yang diimpor oleh PT Elnusa Prima Elektrika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Modal Yang Diimpor Oleh PT Elnusa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 536/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 525/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas pegawai Departemen Keuangan; bahwa dalam upaya untuk meningkatkan standar perilaku aparatur Direktur Jenderal Pajak sebagai bagian dari pegawai Departemen Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat […]
Keputusan Menteri Keuangan – 289/KMK.03/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan oberwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis […]
Keputusan Menteri Keuangan – 217/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 270/KMK.04/2005
Menimbang : bahwa untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Palu Sulawesi Tengah, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas barang modal yang diimpor oleh PT Pusaka Jaya Palu Power; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Modal Yang Diimpor Oleh PT […]
Keputusan Menteri Keuangan – 177/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 539/KMK.04/2003
Menimbang : bahwa telah ditandatanani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Koninklije Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis (KNCV); bahwa rekomendasi dari Sekretariat Negara KNCV dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 486/KMK.03/2003
Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 terdapat kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut: Contoh Nomor 2 huruf a angka 3: Tertulis: 3) PPh atas THR (Rp. 40.125,00 – Rp.37.750,00) Rp.2.375,00 Seharusnya: 3) PPh atas THR (Rp.481.500,00 – Rp.453.000,00) Rp.28.500,00 Contoh Nomor 2 […]
Keputusan Menteri Keuangan – 258/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]