Keputusan Menteri Keuangan – 83/KMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri bahan peledak di dalam negeri, perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan bahan penolong untuk pembuatan bahan peledak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bahan Penolong untuk […]
Keputusan Menteri Keuangan – 17/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 14/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 12/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 52/KMK.01/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap […]
Keputusan Menteri Keuangan – 28/KMK.01/2005
Menimbang : bahwa terdapat banyak kendaraan bermotor hasil penegahan Kantor-Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang telah ditetapkan sebagai Barang Yang Menjadi Milik Negara yang perlu ditetapkan peruntukannya; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.05/1996 tentang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, terhadap barang-barang yang menjadi […]
Keputusan Menteri Keuangan – 6/KM.1/2005
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, maka untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang administrasi perlu menetapkan unit organisasi dan jabatan yang memiliki cap dinas di lingkungan kantor vertikal Direktorat Jenderal […]
Keputusan Menteri Keuangan – 93/KMK.01/2005
Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005, Menteri Keuangan perlu melimpahkan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 22/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 7/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 30/KMK.01/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, segala kekayaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beralih menjadi Kekayaan Negara Republik Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan termasuk aset berupa hak tagih petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira; bahwa hak […]
Keputusan Menteri Keuangan – 11/KM.1/2005
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]