Keputusan Menteri Keuangan – 230/KMK.04/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat, serta mempermudah mekanisme pengawasan penyelesaian barang impor yang mendapat pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 120/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 154/KMK.01/2004
Menimbang : bahwa industri berbasis baja nasional saat ini sedang mengalami kelangkaan bahan baku, sehingga dapat mengancam upaya percepatan pemulihan ekonomi di dalam negeri; bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri berbasis baja di dalam negeri, dipandang perlu untuk sementara waktu memberikan pembebasan bea masuk atas impor HRC, Pelat Baja, danCRC; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud […]
Keputusan Menteri Keuangan – 114/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 146/KMK.04/2004
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan tugas kepabeanan di bidang impor perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas kepabeanan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan melalui pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Keputusan Menteri […]
Keputusan Menteri Keuangan – 198/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 186/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 77/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 82/KMK.02/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset; Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); Undang-Undang Nomor 17 […]
Keputusan Menteri Keuangan – 84/KMK.06/2004
Menimbang : bahwa dengan telah dibentuknya Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah sebagai pelaksana pemberian jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dalam Keputusan Menteri Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 85/KMK.06/2004
Menimbang : bahwa untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional dan menjaga kestabilan sistem perbankan, kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya masih perlu dijamin; bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Menteri Keuangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 75/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]