Keputusan Menteri Keuangan – 359/KMK.01/2001
Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat struktur pengembangan industri kimia di dalam negeri khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri Polipropilena, dipandang perlu untuk menurunkan tarif bea masuk atas impor Propilena; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarif Bea Masuk atas Impor Propilena (Pos Tarif 2711.14.100 dan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 360/KMK.01/2001
Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya tarif cukai dan harga dasar hasil tembakau serta penetapan harga jual eceran hasil tembakau yang baru, terdapat sejumlah sisa pita cukai lama yang tidak dapat dipergunakan lagi, yang tersimpan di Gudang Pita Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Pematang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 281/KMK.03/2001
Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum sehubungan dengan adanya pengaturan ketentuan yang sama mengenai pemberian keringanan pajak penghasilan kepada Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga yang dibentuk Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.03/2001 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 274/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 263/KMK.01/2001
Menimbang : bahwa dalam rangka memadukan dan mengkoordinasikan data-data mengenai Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi secara berkala, cermat dan akurat berdasarkan data yang mutakhir, perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan berbagai instansi terkait; bahwa dalam rangka membantu kelancaran kegiatan rekonsiliasi dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Rekonsiliasi […]
Keputusan Menteri Keuangan – 208/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 283/KMK.03/2001
Menimbang : bahwa Sekretariat Negara telah memesan suku cadang pesawat C-130 dan F-27/F-28 sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Asisten Logistik KASAU untuk optimalisasi dukungan penerbangan VVIP; bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak […]
Keputusan Menteri Keuangan – 255/KMK.01/2001
Menimbang : bahwa perlu kebijakan pemerintah guna meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber keuangan serta efisiensi dan efektifitas dalam alokasi dana dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Indonesia; bahwa untuk penggalian sumber-sumber dana luar negeri perlu adanya peningkatan dalam penyerapan dana pada proyek dengan pinjaman luar negeri yang dibiayai oleh Islamic Development Bank (IDB); bahwa dalam sistem dan prinsip […]
Keputusan Menteri Keuangan – 230/KMK.03/2001
Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Direktur Al-Haramain Islamic Foundation Nomor: 01/HIF-JKT/ 1421 tanggal I8 Juli 2000 dan Direktur ASEAN Foundation Nomor 003/AF/XI/00 tanggal 2 Nopember 2000, diperoleh kesimpulan bahwa Al-Haramain Islamic Foundation dan ASEAN Foundation telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud […]
Keputusan Menteri Keuangan – 231/KMK.03/2001
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk; Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara […]
Keputusan Menteri Keuangan – 254/KMK.03/2001
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya; Mengingat: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 […]
Keputusan Menteri Keuangan – 229/KMK.06/2001
Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Ekspor, dipandang perlu melakukan Audit kepada pihak-pihak yang terkait dengan Penerimaan Pajak Ekspor; bahwa untuk pelaksanaan Audit dimaksud, diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mencapai hasil yang optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan […]