Keputusan Menteri Keuangan – 112/KMK.03/2001
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari […]
Keputusan Menteri Keuangan – 113/KMK.03/2001
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah; […]
Keputusan Menteri Keuangan – 109/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 99/KMK.07/2001
Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah; bahwa pinjaman daerah dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman termasuk perlunya mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional saat ini; bahwa kondisi perekonomian nasional saat […]
Keputusan Menteri Keuangan – 92/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 483/KMK.05/2000
Menimbang : Bahwa untuk menyesuaikan tata cara penagihan pajak termasuk penagihan bea masuk dan cukai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 88/KMK.013/2001
Mengingat : bahwa peningkatan ekspor merupakan syarat yang harus dipertahankan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi; bahwa dalam rangka mendorong peningkatan ekspor pemberian kemudahan ekspor yang sebelumnya ditangani Bapeksta Keuangan dipandang perlu untuk tetap diberikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, serta untuk menjaga kelancaran pemberian kemudahan ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri […]
Keputusan Menteri Keuangan – 90/KMK.010/2001
Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan pasar modal yang wajar, teratur dan efesien serta mampu bersaing dalam era perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong Perusahaan Efek mempunyai permodalan yang kuat; bahwa untuk memperkuat permodalan Perusahaan Efek perlu dibuka kemungkinan lebih besar bagi masyarakat termasuk asing untuk memiliki saham Perusahaan Efek; bahwa dengan telah diratifikasinya […]
Keputusan Menteri Keuangan – 73/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 81/KMK.01/2001
Mengingat : bahwa hingga saat ini masih banyak kasus piutang negara perbankan yang belum dapat diselesaikan sehingga mengakibatkan besarnya outstanding piutang negara perbankan yang diurus; bahwa untuk penyelesaian piutang negara perbankan yang diserahkan sampai dengan tanggal 1 Juni 1993 telah dikeluarkan kebijakan Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf […]
Keputusan Menteri Keuangan – 68/KMK.014/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 66/KMK.017/2001
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor yang dapat meningkatkan penerimaan devisa, dipandang perlu meninjau kembali besarnya tarif Pajak Ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor atas Komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya; […]