Keputusan Menteri Keuangan – 604/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, […]
Keputusan Menteri Keuangan – 603/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dari […]
Keputusan Menteri Keuangan – 602/KMK.03/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam […]
Keputusan Menteri Keuangan – 595/KMK.02/2006
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 634/KMK.02/2006
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 483/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 619/KMK.02/2006
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 315/KMK.01/2007
Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, terdapat pembentukansejumlah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang perlu diaturkode unit kerja atau Kantor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah DirektoratJenderal […]
Keputusan Menteri Keuangan – 501/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 421/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 271/KM.1/2007
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu […]
Keputusan Menteri Keuangan – 207/KMK.02/2007
Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, Instansi yangmempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan NegaraBukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan MenteriKeuangan; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.06/2003 telah diberikan persetujuanpenggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bina SaranaPertanian, […]