Peraturan Dirjen Pajak – PER 136/PJ./2007
Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri; Mengingat : Undang-undang Nomor […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 109/PJ./2007
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaanPenanggung Pajak yang tersimpan pada bank dan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagiPenanggung Pajak, diperlukan penyempurnaan sarana dan mekanisme pemblokiran dan penyitaanharta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanDirektur Jenderal Pajak tentang […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 67/PJ./2007
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; Mengingat : Undang-Undang Nomor […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 70/PJ/2007
Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk lebih menyederhanakan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta jenis jasa lain, perlu menetapkan jenis jasa yang termasuk dalam pengertian jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 103/PJ./2007
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak; Mengingat: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 146/PJ./2006
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan kegiatannya serta mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 147/PJ./2006
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang telah dipungut maka perlu menyempurnakan bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN dengan menetapkan Peraturan […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 81/PJ./2007
Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000; bahwa sebagai […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 68/PJ/2007
Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 69/PJ./2007
Menimbang : bahwa BAPEPAM-LK telah mencabut kewajiban atau persyaratan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib Pajak Bursa dalam rangka penjualan saham perusahaan di Bursa Efek atau penjualan obligasi perusahaan melalui atau tanpa melalui Bursa Efek; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 171/PJ./2006
Menimbang : bahwa untuk mengurangi beban administrasi bagi Pemotong Pajak Penghasilan atas Pembayaran bunga kepada nasabah pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI) dalam menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu mengatur tentang penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran bunga kepada nasabah pemegang Surat Utang Negara […]
Peraturan Dirjen Pajak – PER 178/PJ/2006
Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, […]