Peraturan Menteri Keuangan – 136/PMK.04/2007
Menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengamanan penyediaan dan desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 137/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik, dengan tetap memperhatikan azas timbal balik, perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan kendaraan bermotor roda dua oleh pejabat perwakilan negara asing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 89/PMK.04/2007
Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman; Mengingat : […]
Peraturan Menteri Keuangan – 88/PMK.04/2007
Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10A ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara […]
Peraturan Menteri Keuangan – 140/PMK.04/2007
Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 138/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor […]
Peraturan Menteri Keuangan – 129/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tentang Penetapan TarifBea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT),telah ditetapkan besarnya tarif bea masuk dari negara-negara ASEAN; bahwa berdasarkan Article 4 butir 1 Trade in Good ASEAN Framework Agreement for The Integrationof Priority Sector, ditentukan bahwa negara-negara ASEAN – 6 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 128/PMK.06/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan tentang Pengurusan Piutang Negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan kehati-hatian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Negara; […]
Peraturan Menteri Keuangan – 127/PMK.03/2007
Menimbang : Bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas bumi (Migas) dan Energi Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas bumi Dan Energi Panas Bumi; Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 87/PMK.03/2007
Menimbang : bahwa Kerjasama Teknik Korea dengan Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai bukan Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005. bahwa sehubungan dengan huruf a, Pemerintah Korea Selatan telah menunjuk Korea InternationalCooperation Agency (KOICA) sebagai satu-satunya pelaksana kerjasama teknik yang dilakukanPemerintah Korea […]
Peraturan Menteri Keuangan – 134/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangisalah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap hargadasar dan tarif cukai hasil tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 135/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa kebijakan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka ASEAN Integration System ofPreferences (AISP) dari negara-negara Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV) denganASEAN-6 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka ASEAN Integration System ofPreferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, […]