Peraturan Menteri Keuangan – 37/PMK.05/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya dalam hal terjadi gangguan pada jaringan Modul Penerimaan Negara, perlu dilakukan penyempurnaan materi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007; bahwa […]
Peraturan Menteri Keuangan – 36/PMK.03/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu berupa rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana untuk dimiliki, perlu diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana; bahwa dalam rangka membantu, […]
Peraturan Menteri Keuangan – 144/PMK.08/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara dan meningkatkan likuditas, efisiensi dan transparansi di pasar sekunder Surat Utang Negara, perlu dibentuk Sistem Dealer Utama sebagai bagian dari kebijakan utang Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Dealer Utama; Mengingat : Undang-Undang Nomor […]
Peraturan Menteri Keuangan – 146/PMK.01/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang, Menggunakan Batubara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara; Mengingat : Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 01/PMK.03/2007
Menimbang : bahwa besarnya peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Nama Penghitungan Penghasilan Neto yang selama ini berlaku berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 26/PMK.08/2007
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Sistem Dealer Utama dan untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara serta memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 24/PMK.01/2007
Menimbang : bahwa sesuai dengan Memorandum Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Northern Territory Australia tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi, pada tanggal 22 Desember 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Republik Indonesia dan The Department of The Chief Minister of The Northern Territory of Australia telah menandatangani Memorandum Kerjasama (Memorandum of Cooperation/MoC) tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 15/PMK.08/2007
Menimbang : bahwa dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan dan terbentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 614/PMK.06/2004; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor […]
Peraturan Menteri Keuangan – 16/PMK.03/2007
Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 11/PMK.03/2007
Menimbang: Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 13/PMK.07/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 09/PMK.08/2007
Menimbang : bahwa dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan, dan terbentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia Atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan Kliring dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan […]