Peraturan Menteri Keuangan – 118/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, perlu dilakukan penyesuaian Harga Dasar hasil tembakau sebagai dasar penghitungan cukai dan menambahkan pengenaan cukai untuk setiap satuan batang hasil tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 65/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri Polyester Film di dalam negeri, perlu menetapkan tarif Bea Masuk atas impor bahan baku Polyethylene Terephthalater; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 64/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan International Relief and Development (IRD) pada tanggal 2 Agustus 2002; bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sekretariat Negara Nomor : KL.05.00/UMPP/2461 tanggal 23 Juni 2006, IRD dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional; […]
Peraturan Menteri Keuangan – 119/PMK.05/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan infrastruktur, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2006 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006, telah dianggarkan Dana Dukungan Infrastruktur; bahwa guna pemanfaatan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan dipergunakan sebagai dana bergulir dengan pola kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha, perlu […]
Peraturan Menteri Keuangan – 120/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa untuk mendorong kegiatan usaha di bidang panas bumi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi; Mengingat […]
Peraturan Menteri Keuangan – 28/PMK.03/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak kenakan Pajak Pertambahan Nilai serta meningkatkan iklim usaha dibidang angkutan umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum […]
Peraturan Menteri Keuangan – 145/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan efisiensi pelayanan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan cukai atas Barang Kena Cukai, dipandang perlu menyederhanakan format surat setoran; bahwa dalam rangka memudahkan wajib bayar menyetorkan penerimaan negara maka penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan di Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi […]
Peraturan Menteri Keuangan – 116/PMK.06/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional pengeluaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank umum untuk pelaksanaan pengeluaran negara; bahwa kepada bank umum yang memberikan pelayanan/jasa pelaksanaan pembayaran dana-dana yang bersumber […]
Peraturan Menteri Keuangan – 112/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan; bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang penyediaan dan desain pita cukai minuman mengandung etil alkohol asal impor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a […]
Peraturan Menteri Keuangan – 114/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas kepabeanan di bidang impor, dirasakan perlu untuk dilakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas kepabeanan oleh Inspektorat Jenderal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 30/PMK.02/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan diatur larangan untuk mengekspor bahan bahu serpih; bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menjaga ketersediaan kebutuhan dalam negeri perlu dilakukan pengenaan tarif pungutan ekspor atas komoditi serpih […]
Peraturan Menteri Keuangan – 110/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa dengan adanya Amandemen Keempat Harmonized System (HS) yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2007 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) yang didasarkan pada Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, dipandang perlu untuk mengubah klasifikasi barang impor; bahwa dengan adanya perubahan sistem klasifikasi barang impor, dipandang perlu untuk […]