Peraturan Menteri Keuangan – 44/PMK.012/2006
Menimbang : bahwa sampaiberakhirnya jangka waktu perpanjangan hak opsi (call option) sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2005, sebagian Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi masih […]
Peraturan Menteri Keuangan – 76/PMK.03/2005
Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak Dipungut Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional; Mengingat: […]
Peraturan Menteri Keuangan – 75/PMK.03/2005
Menimbang: Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan baqi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dan akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Bukti Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha; Mengingat: […]
Peraturan Menteri Keuangan – 72/PMK.05/2005
Menimbang : bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Dan Pelunasan Obligasi Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi, sebagian Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali BPD Peserta Rekapitalisasi masih menghadapi beberapa Kendala dalam upaya untuk membeli Saham Negara dengan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 71/PMK.02/2005
Menimbang : bahwa Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan hibah melalui skema Non Project Type Grant Aid 2004 dalam rangka program perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara; bahwa program kegiatan yang bersumber dari dana hibah Non Project Type Grant Aid 2004 perlu […]
Peraturan Menteri Keuangan – 69/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Christoffel Blindenmission of Germany (CBM); bahwa berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat Negara CBM dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 35/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri akumulator listrik, dipandang perlu untuk memberikan keringanan Bea Masuk atas impor bahan baku pelat untuk industri akumulator listrik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Pelat Untuk Industri Akumulator Listrik; Mengingat : Undang-Undang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 34/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa untuk mendorong peningkatan kemampuan industri perfilman di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan peralatan produksi film; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film untuk Industri Perfilman Nasional; […]
Peraturan Menteri Keuangan – 39/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan memasuki Kawasan Pabean atau akan meninggalkan Kawasan Pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut dan/ atau manifes kedatangan sarana pengangkut atau manifes keberangkatan sarana pengangkut; bahwa penyerahan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan serta untuk melakukan pengamanan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 23/PMK.03/2006
Berhubung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006 tanggal 20 Maret 2006 terdapat kekeliruan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka perlu diralat sebagai berikut : Tertulis : “(2) Pelaksanaan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan Piutang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara : a. Dijual oleh […]
Peraturan Menteri Keuangan – 25/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Save the Children-UK (SC-UK); bahwa berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat Negara, SC-UK dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor […]
Peraturan Menteri Keuangan – 23/PMK.03/2006
Menimbang : bahwa untuk mengantisipasi perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyitaan kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa, perlu menyempurnakan mekanisme penyitaan kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan […]