Peraturan Menteri Keuangan – 90/PMK.04/2007
Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor […]
Peraturan Menteri Keuangan – 58/PMK.02/2008
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 45/PMK.03/2008
Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir […]
Peraturan Menteri Keuangan – 101/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan. Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 42/PMK.01/2008
Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasadi lingkungan Departemen Keuangan,perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri KeuanganTentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan; Mengingat : Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 41/PMK.011/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Korea, telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On The Comprehensive Economic Co-Operation Among The Government of The Members Countries of The Association of South East […]
Peraturan Menteri Keuangan – 51/PMK.04/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa kepabeanan, perlu pengaturan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, sanksi administrasi berupa denda, serta tata cara penetapan selain tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 16 ayat […]
Peraturan Menteri Keuangan – 50/PMK.08/2008
Menimbang : bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.08/2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana belum mengakomodir pelaksanaan Lelang Obligasi Negara dengan kupon mengambang dan keikutsertaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana; bahwa untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Lelang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 49/PMK.02/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, telah dianggarkan subsidi/bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008; bahwa dalam rangka penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum tersebut, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai tata cara […]
Peraturan Menteri Keuangan – 48/PMK.05/2008
Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk menunjang kegiatan yang bersifat representatif, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden sehari-hari disediakan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 44/PMK.01/2008
Menimbang : bahwa Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, menetapkan memberi jaminan penuh Pemerintah bagi kredit untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Lsitrik Yang Menggunakan Batubara; bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor […]
Peraturan Menteri Keuangan – 43/PMK.03/2008
Menimbang : bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, […]