Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 06/BC/2007
Sehubungan dengan peningkatan pelayanan kepabeanan terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik barang, dengan ini disampaikan tata cara penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang sebagai berikut : Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang dilakukan oleh Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabeanan (bagi Kantor Pelayanan yang telah menerapkan PDE Kepabeanan) atau Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai berdasarkan: kesiapan Pejabat Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 16/BC/2007
Dalam rangka monitoring data ekspor, devisa dan monitoring insentif tarif cukai, serta sebagai bahan analisa dan kajian perumusan kebijakan di bidang cukai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan muat, wajibmenyampaikan laporan pelaksanaan ekspor kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai yang mengawasi pabrik hasil […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 11/BC/2007
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, disampaikan hal-hal sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 28/BC/2006
Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-396/MK.10/2006 tanggal 13 September 2006 hal Pungutan Ekspor Batubara, disampaikan bahwa sementara menunggu proses pencabutan terhadap kedua Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Pungutan Ekspor Batubara yaitu PMK Nomor 95/PMK.02/2005, maka terhitung sejak tanggal 13 September 2006 terhadap ekspor batubara tidak dilakukan pemungutan Pungutan Ekspor. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 13/BC/2007
Sehubungan program pemerintah dalam upaya penyederhanaan kemudahan berusaha di Indonesia dan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah yang menangani masalahtrading across border mendapat tugas untuk mendukung […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 14/BC/2007
Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dengan ini diberikan petunjuk dalam pelaksanaan penelitian lapangan, pengelolaan jaminan PPJK, dan hal terkait lainnya sebagai berikut. PENELITIAN LAPANGAN Penelitian lapangan dilakukan oleh Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea danCukai yang […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 29/BC/2006
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tetang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan Importir Hasil Tembakau, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-99/BC/2006 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 09/BC/2007
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atau vooruitslag, dipandang perlu untuk memberikan penegasan sebagai berikut : Dalam pasal 40 ayat (1) butir c Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-07/BC/2003, menyatakan bahwa Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran bea […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 07/BC/2007
Sehubungan dengan banyaknya permasalahan mengenai pemindahan tanggung jawab dan pengalihan penggunaan/pemakaian (Alih Tanggung Jawab) atas barang-barang yang telah mendapat fasilitas pembebasan migas dari Kontraktor Kontrak Production Sharing (KKPS) kepada pihak lain dan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pihak lain, serta memperhatikan persetujuan Menteri Keuangan atas Rekomendasi Direktur Jenderal dalam Nota Dinas Nomor ND-108/BC/2007 […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 37/BC/2006
Sehubungan dengan diterbitkannya BTBMI 2007 yang disusun berdasarkan : – Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor ; – Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 01/BC/2007
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, […]
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 03/BC/2007
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-27/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pengganti, Pengembalian Berkas PBCK-3 dan Pengisian Formulir CK-2 dan CK-3, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai beerikut : Dalam angka 1 butir 1.3 Surat Ederan Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-27/BC/2006 disebutkan bahwa pembayaran biaya pengganti dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran […]