Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ.51/1996

Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 582/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, dan Teks Sticker Pajak Pertambahan Nilai Rekaman Lagu Beserta Tayangan Gambar Di Atas Disc Jenis Video Compact Disc Karaoke (VCD.K) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-82/PJ/1996 tanggal 30 September 1996 tentang Penetapan Dasar Pengenaan […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.23/1996

Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.7/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak, maka untuk dapat memantau hasil pelaksanaan surat edaran tersebut, bersama ini dikirimkan bentuk laporan yang harus dibuat oleh para kepala KPP. Laporan tersebut dibuat secara bulanan ditujukan kepada Kepala Kanwil atasannya […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.24/1996

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-108/PJ.1/1996 tanggal 14 Oktober 1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Agar pengisian formulir mengikuti petunjuk pengisian yang tercantum pada bagian belakang lembar formulir, sedangkan prosedur pengadministrasiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penyesuaian seperlunya; […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.53/1996

Sehubungan dengan terjadinya kekosongan persediaan kertas bermeterai Rp. 2.000,00 di tempat-tempat tertentu penjualan benda meterai di daerah sekitar Sulawesi Selatan, diminta perhatian Saudara sebagai berikut : Kekosongan persediaan tersebut adalah disebabkan oleh terjadinya lonjakan kebutuhan kertas bermeterai untuk lamaran pekerjaan dengan dibukanya lowongan pekerjaan oleh berbagai instansi yang relatif serentak dan masih adanya kekurang pahaman […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.32/1996

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penelitian yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPN BM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.9/1996

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang dalam tahun anggaran 1995/1996 telah diterapkan pada beberapa KPP, dalam tahun anggaran 1996/1997 SIP akan dilaksanakan di 7 (tujuh) Kantor Wilayah dan 36 (tiga puluh enam) KPP, dan apabila dimungkinkan SIP akan dilaksanakan pada beberapa KPP yang lain. Pemasangan perangkat keras (hardware) dan jaringannya akan segera […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.51/1996

Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 36124/A/A4/KU/96 tanggal 22 Juli 1996, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/193/518/1996 tanggal […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.6/1996

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.6/1996 tanggal 20 Juni 1996 perihal Ralat Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996-1997 jo. SE-13/PJ.6/1996 tanggal 15 Maret 1996, dengan ini disampaikan Ralat Terakhir Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1996/1997 sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah DJP, dipandang perlu untuk melakukan pembetulan Rincian […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/1996

Berkenaan dengan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di dalam perhitungan besarnya penetapan PBB terhutang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: NJOPTKP hanya diterapkan 1 kali kepada setiap wajib pajak. Dalam hal seorang wajib pajak memiliki/menguasai lebih dari 1 (satu) objek pajak maka NJOPTKP diberikan kepada objek pajak dengan Nilai Jual Objek […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.6/1996

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-46/PJ.6/1996 tanggal 22 Juli 1996 yang telah disempurnakan, dan seterimanya Surat Edaran ini diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan: Penerbitan administrasi terhadap data Wajib Pajak yang masih menunggak PBB dan yang perlu diterbitkan STP. Penerbitan STP secara selektif dan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak yang potensial. Pengenaan denda administrasi […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.6/1996

Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dari Kepala KP.PBB berkenaan dengan Pengenaan PBB atas objek pajak pelabuhan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Terhadap areal pelabuhan yang secara nyata merupakan wilayah administrasi Perum Pelabuhan dan untuk memasukinya diperlukan ijin/diharuskan membayar, dapat dikenakan PBB. Klasifikasi bumi dan bangunan di areal pelabuhan sebagaimana disebutkan pada butir (1) di […]

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.51/1996

Sambil menunggu tersedianya sticker lunas PPN yang diperuntukkan khusus bagi rekaman suara di atas disc tanpa tayangan gambar (CD.1 dan CD.2) dan rekaman suara di atas disc dengan tayangan gambar (LD.K), dengan ini kami tetapkan penggunaan sementara sticker-sticker pengganti sebagai berikut : Sticker yang harus dipasang untuk setiap copy dari masing-masing jenis rekaman suara tersebut […]