Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.3/1986
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1984 Tanggal 23 Januari 1984, Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan saat pembelian pita cukai dengan pembayaran tunai atau pelunasan hutang cukai tembakau atas pita cukai yang telah dipesan. Cara pelunasan PPN tersebut diatas tidak memungkinkan Pabrikan hasil tembakau buatan dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 55/PJ.31/1986
Bersama ini disampaikan surat Direktur Pajak Tidak Langsung Nomor : S-2495/PJ.32/1986 tanggal 9 Desember 1986 kepada Kantor Administrasi Teguh, mengenai Pungutan PPN atas importir yang melakukan penjualan barang lokal, untuk dipakai sebagai pedoman dalam hal mengenai kasus yang sama. Demikian agar menjadi maklum. A.n. DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG, KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT, ttd ABD. HADI PULUNGAN […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.22/1986
Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, fasilitas perpajakan yang jangka waktunya tidak ditentukan yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, dapat dinikmati sampai dengan selambat-lambatnya tahun pajak sebelum tahun pajak 1984. Dengan demikian fasilitas perpajakan yang jangka waktunya tidak terbatas hanya dapat dinikmati selambat-lambatnya sampai dengan akhir […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.21/1986
Menunjuk surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ.23/1986 tanggal 20 September 1986 tentang Norma Penghitungan untuk tahun pajak 1986, khusus mengenai butir 1 banyak menimbulkan pertanyaan dalam kaitannya dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran dalam pelaksanaannya, bersama ini ditegaskan kembali, bahwa wajib pajak Dalam Negeri yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ.2/1986
Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-809/PJ.2/1986 mengenai pelimpahan wewenang penyelesaian keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor wilayah dan/atau Kepala Inspeksi Pajak serta memperhatikan pula ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang keberatan dan Banding, bersama ini dimintakan perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ.31/1986
Bersama ini disampaikan surat Direktur Pajak Tidak Langsung Nomor S-2157/PJ.32/1986 tanggal 17 Oktober 1986 kepada Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askindo), mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM) atas produksi Kendaraan Bermotor yang dirakit oleh Perusahaan Karoseri, untuk dipakai sebagai pedoman dalam hal mengenai kasus yang sama. Demikianlah agar menjadi maklum. A.n. DIREKTUR PAJAK TIDAK […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ.23/1986
Terlampir disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 828/KMK.04/1986 tanggal 2 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 830/KMK.04/1986 tanggal 4 Oktober 1986 tentang Pembebasan Dari Pemilihan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) Bagi Warga Negara Indonesia yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar wilayah Republik […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.32/1986
Sehubungan masih banyaknya pertanyaan mengenai Jasa Pemborongan dalam rangka penyiapan lahan untuk pertanian atau pemukiman transmigrasi, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pekerjaan penyiapan lahan adalah bukan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal8 juncto Pasal 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 dan karenanya atas jasa penyiapan lahan tidak dikenakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.21/1986
Bersama ini diberitahukan bahwa pada Buku Petunjuk PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Tahun 1985 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1349/PJ.23/1984 tanggal 31 Desember 1984) terdapat beberapa kesalahan ketik yang dirasa perlu untuk diralat sebagai berikut : Pada BAB VII kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Kata-kata “Kepala Inspeksi Pajak” […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.23/1986
Bersama ini diteruskan kepada Saudara, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 356/KMK.04/1986 tanggal 10 Mei 1986 tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Tenaga Ahli atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Honorarium Atau Pembayaran Lain Sebagai Imbalan Atas Jasa Profesi Yang Dilakukan di Indonesia. Dengan dikeluarkan Keputusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.23/1986
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 31 Desember 1985 No. KEP-2289/PJ.23/1985 tentang Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium dan Lain-lain Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Pribadi Tahun 1986 (Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26) yang berlaku mulai 1 Januari 1986. Dalam Buku Petunjuk tersebut terdapat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.3/1986
Bersama ini disampaikan pada Saudara Surat Direktur Jenderal Pajak tanggal 22 April 1986 No. S-1212/PJ.3/1986, mengenai Bea Meterai atas dokumen yang bertalian dengan Simpedes yang dalam kualifikasinya dapat disamakan dengan tabungan; sesuai ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-undang No. 13 Tahun 1985, tidak dikenakan Bea Meterai. Demikianlah untuk mendapat perhatian dan disebar luaskan. A.n DIREKTUR […]