Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ/2003
Sehubungan dengan banyaknya pengaduan dari anggota masyarakat mengenai kinerja aparat Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan citra yang kurang baik di mata masyarakat, diingatkan kepada Saudara mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang : Langkah-langkah kepemimpinan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan dan melalui penegakan disiplin; Penegakan disiplin aparat pajak untuk mendukung sistem self […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.6/2002
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran SE-06/PJ.6/1999 tanggal 5 Pebruari 1999 tentang Pelaksanaan Analisa Penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagai dasar penentuan NJOP tanah dan SE-01/PJ.6/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Asessment Ratio serta dalam rangka membentuk basis data pasar objek pajak guna melengkapi basis data PBB […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 333/PJ./2002
Sehubungan dengan Keputusan Menteri keuangan nomor : 455/KMK.04/2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan nomor : 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara, maka dengan ini diberitahukan bahwa bank yang telah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan telah beroperasi secara on line, yaitu ; Bank Bukopin Bank […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.53/2002
Dalam rangka meningkatkan kegiatan intensifikasi terhadap pemungutan Pajak Pertambangan Nilai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. antara lain diatur sebagai berikut : – […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 55/PJ.52/2002
Sebagaimana diketahui bahwa melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.5/2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Uji Coba Permintaan Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (Program PKPM melalui komputer), mulai 15 Mei 2001 telah dilaksanakan konfirmasi faktur pajak dengan program PK-PM melalui intranet Direktorat Jenderal Pajak yang pada saat itu baru […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.3/2002
Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Mesir pada tanggal 26 Februari 2002, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Mesir telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 153 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 146 Tahun 1998). Pemerintah Mesir telah mengirimkan Nota Diplomatik Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 332/PJ./2002
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) serta, mempersiapkan Wajib Pajak Badan dapat memenuhi kewajiban pengisian SPT secara lengkap dengan ini di instruksikan agar : Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menginventarisasi Wajib Pajak Badan. Kepala KPP mengirim himbauan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham Perusahaan kepada setiap WP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ./2002
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) atas pemberian hak baru, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, besertabangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.6/2002
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pemberian hak baru, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/2002
Sejak tahun pajak 2001 besar NJOPTKP PBB dan NPOPTKP BPHTB ditetapkan secara regional. Pada tahun 2002, besar NJOPTKP dan NPOPTKP yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP sangat bervariasi seperti ditunjukkan oleh tabel berikut : No. NJOPTKP/NPOPTKP 2002 Terendah Tertinggi _____________________________________________________________________________________________ 1. NJOPTKP Rp. 2.000.000,00 – Kb. Lahat – Kb. Pandeglang – Kb. Lebak Rp. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 337/PJ/2002
Sehubungan dengan surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B 191/Menko/Kesra/IX/2002 tanggal 18 November 2002 perihal Pengaturan Hari Libur dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B 196/Menko/Kesra/IX/2002 tanggal 18 November 2002, perihal Pengaturan Hari Libur diatur sebagai berikut : Hari Senin dan Selasa tanggal 9 dan 10 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.31/2002
Berhubung dengan adanya kesalahan penomoran pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2002 Tanggal 4 Desember 2002 Tentang Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2002 Tanggal 2 Desember 2002 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian […]